Jakarta, MISTAR.ID

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan melaporkan total utang pemerintah hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp9.920,42 triliun. Nilai tersebut meningkat Rp282,52 triliun dibanding posisi akhir Desember 2025 yang tercatat Rp9.637,90 triliun.

Berdasarkan laporan DJPPR, rasio utang pemerintah kini berada di level 40,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu sedikit lebih tinggi dibanding akhir 2025 yang sebesar 40,46 persen PDB, namun masih jauh di bawah batas maksimal 60 persen sesuai amanat Undang-Undang Keuangan Negara.

“Pemerintah mengelola utang secara hati-hati dan terukur guna menjaga portofolio utang tetap optimal sekaligus mendukung pendalaman pasar keuangan domestik,” tulis DJPPR dalam laporan resminya dikutip, Jumat (8/5/2026).

Komposisi utang pemerintah masih didominasi Surat Berharga Negara (SBN). Hingga Maret 2026, nilai SBN mencapai Rp8.652,89 triliun atau sekitar 87,22 persen dari total utang. Sementara itu, utang dalam bentuk pinjaman tercatat Rp1.267,52 triliun atau 12,78 persen.

DJPPR menegaskan dominasi instrumen SBN menunjukkan strategi pembiayaan pemerintah lebih banyak bertumpu pada pasar surat utang domestik.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kenaikan rasio utang hingga menyentuh kisaran 40 persen terhadap PDB dipengaruhi perlambatan ekonomi yang terjadi sepanjang 2025.

Menurutnya, penambahan utang menjadi langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional agar tidak mengalami tekanan lebih dalam.

“Waktu itu kondisinya terpaksa karena perlambatan ekonomi cukup signifikan. Pilihannya antara membiarkan krisis seperti 1998 atau menambah utang agar ekonomi tetap selamat dan kemudian dilakukan penataan ulang,” ujar Purbaya dalam acara di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026).