Jakarta, MISTAR.ID – Korea Selatan (Korsel) menyatakan ketertarikannya untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) di Indonesia.

Peluang tersebut dapat diwujudkan melalui keterlibatan perusahaan asal Korea Selatan dalam bentuk investasi, termasuk penyediaan modal dan teknologi. Di sisi lain, tenaga kerja Indonesia berpotensi dilibatkan dalam pembangunan maupun operasional fasilitas yang dikembangkan.

Political Section Chief Kedutaan Besar Korea Selatan, Uhm Taeho, mengatakan belum ada pembahasan khusus mengenai keterlibatan industri surya Korea dalam proyek tersebut. Meski demikian, Korea Selatan berharap proyek PLTS Indonesia terbuka bagi perusahaan dari berbagai negara.

"Kami mengetahui ada beberapa negara dengan perusahaan-perusahaan besar yang sangat menonjol di industri surya. Kami selalu menganjurkan agar proyek ini tidak hanya melibatkan satu negara. Kami berharap negara seperti Korea juga dilibatkan. Kami memiliki industri surya yang sangat baik," kata Uhm dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea (IKJN) di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, apabila perusahaan Korea Selatan memperoleh kesempatan masuk ke proyek tersebut, investasi dapat mencakup pengiriman teknologi dan pendanaan. Sementara itu, tenaga kerja lokal akan menjadi bagian dari pengoperasian fasilitas yang dibangun.

"Jika perusahaan surya kami mendapat kesempatan untuk berinvestasi di Indonesia, bentuknya adalah kami membawa teknologi dan uang, tetapi kemudian kami akan mempekerjakan orang Indonesia di fasilitas apa pun yang akan kami bangun," katanya.

Kerja sama tersebut, lanjut Uhm, juga berpotensi diperluas melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Perusahaan Korea dapat memberikan pelatihan sekaligus mendorong transfer pengetahuan dan teknologi kepada tenaga kerja Indonesia.

"Ini merupakan proses yang sangat alami untuk mengembangkan tenaga kerja, melatih tenaga kerja, dan mentransfer pengetahuan serta teknologi kepada negara tuan rumah," katanya.

Korea Selatan, kata Uhm, masih membuka ruang pembicaraan dengan pemerintah Indonesia untuk merumuskan bentuk kerja sama secara lebih terperinci.

"Kami ingin bermitra dengan Indonesia dalam hal tersebut dan kami berharap dapat membicarakan lebih lanjut secara konkret mengenai bagaimana kita dapat bekerja sama di bidang tersebut," ujar Uhm.

Sementara itu, Head of the Center of the Asia Pacific and Africa Region Policy Strategy Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengatakan pengembangan energi alternatif telah menjadi bagian dari agenda Indonesia dalam beberapa periode pemerintahan.

Menurut Nabyl, transisi menuju energi rendah karbon tidak semata-mata berkaitan dengan komitmen lingkungan. Upaya tersebut juga memiliki dimensi ekonomi, salah satunya untuk memastikan Indonesia tetap memiliki akses ke pasar global.

"Saat ini bagi Indonesia, kebutuhan untuk melakukan pengurangan karbon lebih dari sekadar kewajiban moral, tetapi juga didorong oleh kebutuhan untuk memiliki akses pasar," kata Nabyl.

Ia menambahkan, Indonesia telah memiliki komitmen untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi berbasis batu bara dan bahan bakar fosil dengan mengembangkan sumber energi alternatif.

"Terkait pengembangan sumber energi alternatif selain yang berbasis batu bara dan energi fosil, saya pikir komitmen tersebut sebenarnya sudah dibuat Indonesia jauh sebelum kemarin. Komitmen itu telah dijalankan oleh berbagai pemerintahan," ujarnya.