Jakarta, MISTAR.ID – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan program minyak goreng rakyat Minyakita tidak dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag, Nawandaru Dwi Putra, mengatakan masih banyak masyarakat yang mengira Minyakita merupakan minyak goreng bersubsidi.

Menurutnya, anggapan tersebut tidak tepat karena pasokan Minyakita tidak berasal dari dana pemerintah.

Ia menjelaskan, ketersediaan Minyakita berasal dari skema Domestic Market Obligation (DMO), yaitu kewajiban produsen minyak sawit memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri sebelum memperoleh izin ekspor.

Dengan skema tersebut, produsen yang ingin mengekspor minyak sawit harus lebih dulu menyalurkan pasokan untuk kebutuhan domestik, termasuk Minyakita.

"Perlu kami sampaikan bahwa DMO Minyakita ini adalah kontribusi dari produsen yang melakukan ekspor. Jadi tanpa menggunakan APBN," kata Nawandaru dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Selasa (4/8/2026), dilansir dari CNN Indonesia.

Ia juga menjelaskan bahwa ketersediaan atau realisasi DMO sangat bergantung atau berkaitan erat dengan perkembangan kinerja ekspor produk turunan kelapa sawit.

"Ini yang perlu kami tegaskan kembali," ungkapnya.

Adapun DMO merupakan kebijakan yang mewajibkan produsen atau eksportir minyak sawit mengalokasikan sebagian produksinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum memperoleh hak ekspor.

Dari skema tersebut, produsen memasok minyak goreng rakyat yang dipasarkan dengan merek Minyakita.

Karena berasal dari mekanisme DMO, Nawandaru mengatakan ketersediaan Minyakita sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekspor produk turunan kelapa sawit. Ketika ekspor meningkat, kewajiban pasokan untuk pasar domestik juga ikut bertambah.

Ia menyebut realisasi DMO Minyakita per Juli 2026 mencapai 122.745 ton, meningkat dibandingkan Juni setelah sempat mengalami penurunan cukup tajam pada periode Februari hingga Mei. (Cnn)