Medan, MISTAR.ID

Fenomena antrean kendaraan di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) diproyeksikan bakal menjadi pemandangan biasa yang menghiasi sudut kota.

Kondisi ini merupakan konsekuensi logis dari kebijakan penyesuaian harga Pertamax yang memicu migrasi konsumen secara masif ke BBM subsidi jenis Pertalite.

Pengamat Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, menilai pemerintah dan Pertamina seharusnya sudah mengantisipasi dampak psikologis pasar dengan mempertebal pasokan Pertalite di setiap SPBU guna meredam penumpukan kendaraan.

Gunawan memaparkan, lonjakan harga Pertamax sebesar Rp3.950 per liter hingga menyentuh level Rp16.250 per liter (harga dasar makro) otomatis memperlebar jurang disparitas dengan Pertalite yang bertahan di angka Rp10.000 per liter.

Selisih yang sangat signifikan ini menjadi motor penggerak utama beralihnya pengguna Pertamax, khususnya pengendara roda dua.

"Penambahan volume kendaraan di jalur Pertalite ini dipastikan akan memperburuk situasi di lapangan, yang selama ini sebenarnya sudah dijangkiti oleh masalah antrean panjang truk pengguna Solar subsidi," ujar Gunawan, Minggu (14/6/2026).

Menurutnya, jika manajemen pemenuhan suplai di tingkat hilir (SPBU) kurang responsif terhadap lonjakan permintaan Pertalite, maka konflik sosial dan hambatan produktivitas warga akibat durasi mengantre yang lama bisa berbuntut panjang.

Kondisi di tingkat domestik kian rumit lantaran dipengaruhi oleh faktor eksternal. Belum adanya solusi perdamaian atas memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah—terutama pasca-konfrontasi militer Amerika Serikat dan Iran—membuat harga minyak mentah dunia rawan bergejolak.

"Jika eskalasi konflik di Timur Tengah terus meningkat, harga minyak mentah dunia berpeluang melonjak atau setidaknya tertahan di kisaran 90 hingga 110 per barel. Dampaknya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax dipastikan akan bertahan mahal di level yang sekarang untuk waktu yang cukup lama," ucap Gunawan.

Tingginya harga minyak dunia dalam jangka panjang otomatis memperpanjang tekanan fiskal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena pembengkakan biaya impor dan beban kompensasi energi.

Gunawan mengingatkan situasi ini rawan memicu lahirnya spekulasi liar di tengah masyarakat terkait arah kebijakan energi pemerintah ke depan. Spekulasi pertama akan mengarah pada pembatasan kriteria kendaraan penerima BBM subsidi secara lebih ketat dan luas.

Sementara spekulasi puncaknya adalah potensi mendadak dinaikkannya harga BBM bersubsidi (Pertalite dan Biosolar) oleh pemerintah demi menyelamatkan keuangan negara.

"Dari krisis antrean hari ini kita diajarkan pentingnya membangun kemandirian energi nasional, bukan sekadar ketahanan energi yang basisnya masih bergantung pada impor. Saat ini kita diperlihatkan bagaimana konflik geopolitik di belahan dunia lain bisa langsung memaksa rakyat kita mengantre berjam-jam di SPBU hanya untuk mendapatkan pasokan BBM," tutur Gunawan.