Medan, MISTAR.ID

Kondisi daya beli masyarakat Sumatera Utara (Sumut) pada awal tahun 2026 dinilai masih berada dalam bayang-bayang kerentanan. Meskipun data konsumsi menunjukkan grafik peningkatan, hal tersebut disinyalir bukan karena penguatan pendapatan riil, melainkan dampak dari program intervensi pemerintah.

Menurut Pengamat Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, menggunakan konsumsi daging ayam sebagai indikator utama daya beli. Ia mencatat adanya kenaikan belanja daging ayam sebesar 9 persen pada kuartal keempat 2025 dibandingkan kuartal sebelumnya. Bahkan, pada Desember 2025, angka tersebut melonjak 14 persen.

"Daya beli terlihat membaik di akhir tahun, namun persoalannya kenaikan konsumsi daging ayam ini dibarengi dengan penambahan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penyaluran bantuan sosial (bansos). Jadi, ini bukan murni penguatan ekonomi mandiri masyarakat," kata Gunawan kepada Mistar, Kamis (15/1/2026).

Gunawan menyoroti adanya jurang antara angka inflasi nasional dengan realita di daerah. Sementara inflasi nasional berada di level 2,92 persen, inflasi di Sumatera Utara justru menyentuh 4,66 persen. Kondisi ini diperparah dengan tren penurunan pendapatan bulanan masyarakat Indonesia.

"Pendapatan masyarakat turun dari 191 Dolar AS per bulan di 2022 menjadi 187 Dolar AS per bulan di 2024. Secara riil, kemampuan belanja masyarakat terus tergerus oleh laju inflasi yang lebih tinggi dari pertumbuhan pendapatan," ujarnya.

Dalam analisisnya, Gunawan memaparkan beberapa indikator kunci yang menunjukkan mengapa daya beli sebenarnya masih lemah.

Pertama, meningkatnya jumlah tenaga kerja di sektor informal menjadi sinyal penurunan kualitas pekerjaan dan stabilitas penghasilan pasca-pandemi. Kemudian, meski ada kenaikan upah minimum, hal itu hanya terasa bagi pekerja lajang dengan masa kerja di bawah satu tahun. Bagi pekerja berkeluarga, kenaikan gaji tidak mampu menutupi peningkatan pengeluaran rumah tangga.

"Selanjutnya, secara nasional, BPS mencatat 49,2 persen pendapatan digunakan untuk pangan. Namun, bagi masyarakat berpendapatan rendah, porsi ini bisa jauh lebih besar, sehingga hampir tidak ada ruang untuk menabung," tuturnya.

Gunawan mengkritik ketergantungan pemerintah pada cara-cara instan seperti bantuan sosial. Menurutnya, serapan tenaga kerja yang berkualitas masih belum mampu menuntaskan akar masalah penurunan pendapatan.

"Bansos masih menjadi andalan, ini membuktikan bahwa lapangan kerja formal belum mampu menarik masyarakat keluar dari jerat penurunan pendapatan. Di sisi lain, angka-angka statistik seringkali tidak mewakili realita karena adanya ketimpangan ekonomi atau rasio gini yang lebar," ucapnya.

Kondisi ini diprediksi akan terus menghimpit masyarakat ekonomi lemah di sepanjang tahun 2026 jika tidak ada upaya konkret untuk menekan harga kebutuhan pokok dan menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas.