Medan, MISTAR.ID

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Utara (Sumut) merilis data ketenagakerjaan terbaru yang menunjukkan tren positif pada penyerapan tenaga kerja, khususnya di wilayah pedesaan.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) November 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumut berada di level 5,28 persen, mengalami penurunan dibandingkan periode Agustus 2025.

Fenomena ini dipicu oleh masifnya implementasi program strategis nasional yang mampu menggerakkan ekonomi lokal secara cepat.

Kepala BPS Sumut, Asim Saputra, menegaskan bahwa keberadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak instan terhadap pasar kerja di tingkat akar rumput.

Beroperasinya ribuan unit layanan MBG di berbagai wilayah menjadi motor baru dalam menyerap angkatan kerja yang selama ini tidak terakomodasi oleh sektor formal di perkotaan. Hal ini terbukti dari angka pengangguran di pedesaan yang turun signifikan hingga menyentuh level 3,08 persen.

"Kita bisa melihat tadi tingkat pengangguran terbuka turun jauh di pedesaan. Jadi, dengan adanya MBG ini yang sudah meluas di Sumut, ya, sudah lebih dari 1.300-an yang beroperasi, itu membantu sangat cepat penyerapan tenaga kerja di daerah-daerah, terutama di pedesaan," kata Asim, Kamis (5/2/2026).

Meskipun pengangguran secara umum melandai, tantangan besar masih membayangi potret ketenagakerjaan Sumut, terutama pada distribusi pendidikan para pencari kerja.

Kelompok tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) masih menjadi penyumbang pengangguran terbesar dengan persentase mencapai 43,53 persen.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan lulusan jenjang Diploma I/II/III yang tercatat paling minim berkontribusi pada angka pengangguran, yakni hanya sebesar 1,89 persen. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian (mismatch) antara kualifikasi lulusan pendidikan menengah dengan kebutuhan pasar kerja saat ini.

Di sisi lain, dinamika industri di Sumut juga tengah menghadapi masa transisi menyusul pencabutan izin operasional sejumlah perusahaan (IJD).

"Meskipun isu ini sempat memicu kekhawatiran akan terjadinya lonjakan PHK, BPS mencatat bahwa dampak dari kebijakan tersebut belum terlihat secara nyata dalam data periode November 2025," ucapnya.

Pemerintah diharapkan tetap waspada dan menyiapkan langkah mitigasi agar tenaga kerja yang terdampak proses transisi tersebut tetap terlindungi dan bisa segera terserap kembali ke lapangan kerja yang lebih stabil.

BPS Sumut berkomitmen terus memantau pergerakan data ini, termasuk rencana rilis angka pengangguran tingkat kabupaten/kota dalam waktu dekat.

Dengan total penduduk usia kerja yang mencapai 11,697 juta orang, sinergi antara program pemerintah seperti MBG dan perbaikan iklim investasi pascabencana, diharapkan mampu terus menjaga momentum penurunan angka pengangguran dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja di seluruh pelosok Sumut. (hm20)