Jakarta, MISTAR.ID

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya indikasi manipulasi ekspor crude palm oil (CPO) yang melibatkan sekitar 10 perusahaan besar.

Dugaan tersebut mencuat setelah pemerintah menemukan indikasi penggelembungan dan manipulasi nilai ekspor berdasarkan hasil penelusuran awal.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026), Purbaya menyampaikan pemerintah kini telah memiliki data rinci terkait aktivitas ekspor, termasuk catatan kapal per kapal yang menunjukkan adanya praktik manipulasi.

“Kita sekarang bisa dapat data itu. Data kapal per kapal ada manipulasi yang cukup luar biasa,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah tengah mendalami kemungkinan penggunaan data transaksi di negara tujuan ekspor sebagai alat bukti di pengadilan. Meski demikian, Kementerian Keuangan disebut telah mengantongi bukti awal yang dinilai cukup kuat untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

Purbaya menjelaskan, salah satu modus yang dilakukan adalah memanipulasi negara tujuan ekspor. Dalam praktiknya, eksportir dilaporkan mengekspor CPO ke negara tujuan akhir seperti Amerika Serikat (AS), namun data transaksi dicatat seolah-olah hanya sampai di negara transit, misalnya Singapura.

Akibatnya, nilai ekspor yang dilaporkan kepada pemerintah Indonesia diduga jauh lebih rendah dibanding harga sebenarnya di negara tujuan akhir.

“Yang dilaporkan ke kita yang ke Singapura saja. Harga yang dilaporkan rata-rata setengah dari harga yang di Amerika. Untungnya diambil di perusahaan perantara di Singapura,” jelasnya.

Temuan ini berhasil diidentifikasi setelah Kementerian Keuangan memanfaatkan sistem digital dan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mencocokkan data perdagangan lintas negara.

Purbaya menegaskan, pengungkapan modus tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan di sektor kepabeanan dan perpajakan guna mencegah kebocoran penerimaan negara.

“Jadi saya harus betul-betul mempraktikkan instrumen pajak dan bea cukai untuk mengurangi kebocoran dan mendeteksi under-invoicing semaksimal mungkin,” tegasnya. (hm25)