Medan, MISTAR.ID

Tekanan terhadap mata uang Garuda kian mengkhawatirkan. Nilai tukar Rupiah terpantau terus merosot hingga mendekati level psikologis baru di angka Rp17.400 per Dolar AS. Kondisi "tidak biasa" ini memicu peringatan keras dari para ahli ekonomi mengenai ketahanan cadangan devisa dan beban fiskal negara.

Pengamat Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, menilai Bank Indonesia (BI) tidak akan mampu menstabilkan nilai tukar jika bekerja sendirian tanpa dukungan kebijakan fiskal yang drastis dari pemerintah.

Pelemahan Rupiah yang saat ini berada di kisaran Rp17.375 per Dolar AS dipicu oleh kombinasi faktor eksternal yang sangat kuat, seperti Bank Sentral AS mempertahankan bunga acuan di level 3,75 persen, yang memicu bank sentral dunia lainnya bersikap hawkish (agresif).

Kemudian, negosiasi damai Iran-AS yang menemui jalan buntu di tengah perang yang masih berkecamuk terus menekan pasar keuangan. Serta lonjakan harga minyak mentah global memaksa anggaran negara tersedot untuk subsidi BBM.

Gunawan sepakat dengan pandangan Gubernur BI nilai Rupiah saat ini sudah undervalue atau berada di bawah nilai wajarnya. Secara fundamental, Rupiah seharusnya berada di bawah level Rp17.000 per Dolar AS.

"Namun, pembentukan harga di pasar sangat dipengaruhi proyeksi pelaku pasar yang melihat kinerja APBN. Saat ini pemerintah dilematis karena anggaran terkuras untuk subsidi BBM demi menjaga daya beli, yang berisiko memperlebar defisit fiskal," kata Gunawan, Kamis (30/4/2026).

Intervensi yang dilakukan BI untuk meredam gejolak ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Jika hanya mengandalkan intervensi tanpa perbaikan fundamental, cadangan devisa yang seharusnya untuk membiayai impor berisiko terus tergerus.

"Jika kita hanya mengandalkan intervensi BI saat perang masih berlanjut, pelemahan Rupiah hanya bisa diperlambat, bukan dihentikan. Risikonya, kita bisa kehilangan devisa dalam jumlah besar secara sia-sia," ujar Gunawan.

Dalam kondisi darurat ini, Gunawan menekankan perlunya kolaborasi antara kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah.

Ia menyarankan adanya upaya nyata untuk mengeluarkan kebijakan yang menekan penggunaan valuta asing di dalam negeri, menjaga agar aliran modal keluar tidak semakin deras, dan menyiapkan skenario jika harga minyak mentah dunia terus melambung akibat perang.

"BI tidak bisa sendirian. Harus ada kebijakan pemerintah yang beriringan untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional di tengah situasi yang tidak menentu ini," ucapnya.