Medan, MISTAR.ID - Kebijakan pengurangan anggaran terhadap Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dinilai berisiko mengancam pemerataan akses belajar anak-anak di daerah dan menghambat pengembangan literasi nasional.

Diketahui, pemerintah memangkas anggaran Perpusnas hampir setengahnya dari tahun lalu. Dari Rp721 miliar, tahun ini Perpusnas hanya mendapat anggaran sebesar Rp377,9 miliar.

Penggiat literasi Indonesia, Mahniar Sinaga, menekankan pengurangan anggaran ini tidak hanya dilihat dari angka rupiah belaka, namun dari program-program yang akhirnya harus dikurangi atau dihentikan.

Ia mengingatkan anggaran boleh saja diefisienkan, namun jangan sampai efisiensi tersebut justru mengurangi akses anak-anak bangsa untuk mendapatkan buku dan ruang belajar.

“Kita perlu jujur, tidak semua anak Indonesia memiliki akses yang sama terhadap bahan bacaan. Ada anak yang tumbuh di lingkungan dengan banyak buku, tetapi ada pula anak yang untuk mendapatkan satu buku bacaan saja harus bergantung pada perpustakaan sekolah, taman bacaan masyarakat, atau bantuan buku dari pemerintah,” katanya kepada Mistar, Senin (10/8/2026).

Pada 2024 hingga 2025, Perpusnas berinisiatif melakukan pembagian buku ke sejumlah titik tertentu di desa seperti taman baca masyarakat, lembaga pemasyarakatan (lapas), bahkan puskesmas sebanyak 1.000 buku di masing-masing lokasi. Namun, tahun ini, distribusi buku tak lagi dapat direalisasikan akibat pengurangan anggaran tersebut.

Menurut Mahniar, ketika distribusi buku ke daerah, desa, taman baca dan ruang-ruang publik ikut terdampak, yang paling dikhawatirkan adalah anak-anak yang memang sejak awal memiliki keterbatasan akses.

“Jadi, menurut saya, dampaknya bukan hanya terhadap perpustakaan, tetapi bisa berimbas pada kesempatan belajar anak,” tuturnya.

Ia menambahkan literasi juga tidak berhenti pada kemampuan membaca. Anak yang punya akses terhadap bacaan akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk membangun pengetahuan, kosakata, kemampuan berpikir kritis, imajinasi dan kemampuan memahami informasi.

Terlebih, di tengah derasnya informasi digital dan perkembangan AI seperti saat ini, menurut Mahniar, kemampuan membaca secara kritis justru semakin penting.

Praktisi pendidikan itu memahami negara memiliki banyak kebutuhan dan efisiensi anggaran merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Namun, pendidikan dan literasi seharusnya tetap dipandang sebagai investasi jangka panjang.

“Buku yang sampai ke tangan seorang anak hari ini mungkin tidak langsung terlihat hasilnya dalam satu tahun, tetapi bisa mengubah cara anak tersebut berpikir dan menentukan masa depannya,” ucap guru SDN 068008 Medan itu lagi.

Bukan sekadar berharap agar anggaran Perpusnas dapat dikembalikan seperti sebelumnya, Mahniar juga berharap agar kebijakan anggaran dapat benar-benar melindungi program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat, terutama anak-anak dan daerah dengan akses literasi terbatas.

Pemerintah, sebutnya, perlu berkolaborasi dengan sekolah, guru, perpustakaan, TBM, komunitas literasi, orang tua, dunia usaha serta masyarakat untuk menjadi ekosistem yang saling menguatkan.

Namun, negara tetap berperan penting sebagai penggerak dan penjamin agar akses terhadap bacaan tidak hanya menjadi hak anak-anak yang tinggal di wilayah dengan fasilitas lengkap.

“Bagi saya, memotong anggaran boleh menjadi bagian dari efisiensi, tetapi jangan sampai kita sedang menghemat anggaran hari ini dengan mengorbankan kualitas generasi yang akan datang,” katanya menegaskan.

“Sebab literasi bukan sekadar program membaca buku. Literasi adalah investasi untuk membangun manusia yang mampu berpikir, memahami, memilih, dan mengambil keputusan bagi kehidupannya,” ucapnya lagi. (hm25)