Pematang Siantar, MISTAR.ID
Unjuk rasa jilid kedua (II) di depan pintu gerbang pintu kantor Kejaksaan Negeri dan Wali Kota Pematang Siantar diwarnai aksi dorong yang terjadi hingga berulang kali, Senin (3/4/23).
Aksi dorong di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) berhenti setelah Kepala Seksi (Kasi) Intel Rendra Pardede mewakili Kepala Kejari Kota Pematang Siantar keluar menemui massa yang melakukan unjuk rasa.
Dari kantor Kejari, massa bergeser ke Mapolres dan kantor DPRD. Di kedua, kantor ini tidak ada aksi dorong. Namun, saat unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Pematang Siantar, aksi dorong kembali terjadi hingga berulang kali.
Baca Juga:Dua ‘Pocong’ Ramaikan Aksi Demo Desak DPRD Makzulkan Wali Kota Siantar
Usai aksi dorong untuk merangsek masuk ke kantor wali kota itu, massa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Kota Pematang Siantar membakar ban bekas di depan gerbang pintu masuk kantor wali kota.
Disaat api dari ban bekas masih berkobar, Gading Simangunsong selaku koordinator aksi membacakan aspirasi yang dituangkan dalam pernyataan sikap Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Siantar yang diberi judul, ‘Degradasi Kualitas Pemerintahan Kota Siantar’.
“Pemerintah Kota Pematangsiantar adalah motor utama pembangunan, pelayanan dan percepatan kesejahteraan di daerah Kota Siantar. Idealnya kota yang dipimpin Wali Kota dr Susanti Dewayani ini mampu mengatasi permasalah-permasalahan yang menghambat terwujudnya visi-misi kota Siantar sehat, sejahtera dan berkualitas,” sebutnya.
Masih kata Gading, wali kota bersama-sama dengan OPD-nya harus menjalankan roda pemerintahan secara efektif. Sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan di tengah masyarakat.
Namun hari ini setelah setahun sudah Susanti Dewayani memimpin kota, belum terlihat upaya serius melaksanakan visi-misinya. Sehingga dapat disimpulkan dokter anak ini gagal ‘mengobati’ roda pemerintahan kota yang dikenal korup, lambat, amburadul dan jalan ditempat.
Baca Juga:500 Personel Amankan Aksi Demo dan Paripurna DPRD Siantar
Penguasa Tunggal
“Hal ini bisa dilihat dari sisi politik, wali kota gagal mendapatkan kepercayaan masyarakat lewat lembaga DPRD yang bermuara terhadap dimajukannya usulan pemakzulan wali kota. Serta gagalnya wali kota memperjuangkan kursi Wakil Wali Kota yang membuatnya menjadi ‘penguasa tunggal’ kota. Banyaknya protes dan demonstrasi selama ini serta gagalnya wali kota melobi kementerian untuk proyek-proyek nasional menunjukkan komunikasi politik yang mandul,” sebutnya.
Dari sisi ekonomi, kata Gading, wali kota belum pernah membuat program inovatif untuk mendukung sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif. Padahal Kota Siantar sebentar lagi akan menjadi destinasi dengan dibukanya pintu gerbang tol dari medan.
Konon Wali Kota berjanji untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lewat pembinaan usaha kreatif akan tetapi hingga saat ini mimpi mewujudkan kota ini memiliki sebuah sektor industri yang mendukung sebagai pintu gerbang kawasan strategis cuma isapan jempol belaka.
Selain itu, kebijakan kenaikan drastis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tidaklah berpihak terhadap pelaku usaha yang ingin mengakses tempat usaha serta tidak adanya perlindungan bagi pelaku usaha kecil yang semakin dikerubungi oleh usaha market seperti Indomart dan Alfamart. Juga kuat diduga banyaknya kebocoran PAD karena adanya oknum tertentu yang menguasai parkir, retribusi pasar, terminal liar, dan kutipan lainnya bagi pedagang kecil.
“Di sisi sosial, wali kota tutup mata dengan banyaknya gelandangan dan pengemis yang meminta di perempatan jalan dengan membawa anak kecil. Padahal jelas kita tahu wali kota adalah dokter anak. Kami juga menemukan indikasi tidak sinkronnya data penanganan stunting di lapangan serta data penanganan disabilitas dan data anak yang sekolah di SLB (Sekolah Luar Biasa, red). Di sisi pembangunan, wali kota tidak berhasil mencari cara melanjutkan pemanfaatn bangunan Balairung Rajawali, Pasar Pagi Melanthon, Alih Fungsi GOR dan janji busuk PD PAUS yang tidak pernah membangun apapun,” bebernya.
Baca Juga:Humatob Akan Menggelar Aksi Demo Mendukung DPRD Siantar, Begini Alasannya
10 Tuntutan Aksi
Lebih lanjut Gading menyebutkan, beberapa catatan di atas menunjukkan buruknya kepemimpinan Susanti Dewayani selama memimpin Kota Pematang Siantar.
“Sehingga melalui aksi Jilid II ini, kami menyerukan agar beliau refleksi diri,” ujar Gading yang kemudian meyampaikan 10 tuntutan aksi.
Tuntutan pertama, kata Gading, usut tuntas dugaan pidana pemalsuan dokumen negara yang dilaporkan ke Kejari sebelumnya. Kedua, meminta DPRD buat pansus penyertaan modal PD PAUS dan merekomendasikan bubarkan PD PAUS.
Ketiga, meminta DPRD menolak LKPJ Wali Kota. Keempat, meminta DPRD segera menyelesaikan Ranperda agar tidak menjadi lembaga mandul terkhusus Ranperda RTRW.
Kelima, meminta APH proaktif mengawasi kebijakan strategis pemko yang menggunakan anggaran negara. Keenam, mendesak pembenahan menyeluruh bagi pejabat/aparatur, tata kerja dan kebijakan demi optimalisasi pemerintahan.
Baca Juga:Demokrat Siantar Nobar Pidato Politik, AHY Sampaikan 3 Hal Penting
Selanjutnya, tuntutan ketujuh, melibatkan mahasiswa untuk turut andil memberikan masukan dan evaluasi kepemimpinan Wali Kota Pematangsiantar. Kedelapan, mendesak Kejari Pematang Siantar dan Kapolres Pematang Siantar untuk segera memanggil/memeriksa terlapor Wali Kota Pematang Siantar dan kawan-kawan (dkk) dalam dugaan pemalsuan dokumen negara.
Kesembilan, meminta Wali Kota dan Anggota DPRD untuk berefleksi diri akan apa saja yang sudah dilakukan selama menikmati uang rakyat sebagai pejabat. Dan tuntutan yang kesepuluh, meminta DPRD segera menjelaskan ke publik terkait usaha pengajuan pemakzulan yang sudah menggunakan anggaran negara ratusan juta.
Selanjutnya, usai menyampaikan pernyataan sikapnya, serta menyanyikan lagu-lagu pergerakan, di tengah aksi unjuk rasa itu, salah seorang orator menegaskan bahwa pihaknya akan kembali melakukan aksi turun ke jalan sampai berjilid-jilid hingga wali kota bersedia menerima kehadiran mereka.(ferry/hm12)
