Pematang Siantar, MISTAR.ID
Sekelompok massa yang tergabung dalam aliansi Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Siantar (Kampas) menggelar aksi turun ke jalan sebagai bentuk mosi tak percaya jilid III kepada Wali Kota Pematang Siantar, Susanti Dewayani, Rabu (31/5/23).
Dalam selebaran pernyataan sikapnya, aliansi Kampas menilai kepemimpinan Susanti sebagai Wali Kota masih sarat permasalahan yang bermuara dengan tidak optimalnya pelayanan publik, khususnya pembangunan kesejahteraan di Kota Sapangambei Manoktok Hitei ini.
Persoalan-persoalan yang timbul dikarenakan kegagalan Susanti memanajemen perangkat aparaturnya dengan baik. Bahkan selama Susanti memimpin terkesan jalan sendiri, karena tidak menuai dukungan positif di masyarakat yang seolah acuh tak acuh dengan lakonnya yang penuh pencitraan.
Baca juga: Beredar Info, Putusan MA Kabulkan Usulan Pemakzulan Wali Kota Siantar
Susanti juga gagal memberikan terobosan dan gebrakan yang dapat memicu optimalisasi fungsi-fungsi perangkat daerah. Terlebih-lebih terjebak dalam hegemoni protokoler yang membuat seolah Susanti hanya berfungsi memberikan sambutan di acara-acara penting saja. Tanpa adanya daya-upaya yang memunculkan dan mendorong sebuah gagasan untuk menjawab permasalahan di kota kecil ini.
“Kita dapat melihat secara seksama, bagaimana ia diam saat melihat nasib Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD PAUS) yang terus merugi dan Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ) yang tak pernah sehat (setahun laba bersihnya hanya 1 jutaaan). Dia juga diam saat melihat maraknya gelandangan pengemis di persimpangan jalan yang banyak membawa anak kecil bahkan datang ke pusat-pusat keramaian tempat dimana banyak pejabat kota nongkrong,” ujar Kampas dalam selebarannya.
Selain itu, Wali Kota juga diam saat masyarakat menjerit karena naiknya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Juga diam saat banyaknya odong-odong yang memainkan musik dewasa bagi anak-anak.
Susanti juga dinilai diam saat semrawutnya Lapangan Merdeka dan tempat fasilitas umum lain yang dikuasai pedagang liar. Ini termasuk saat tertundanya Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang membuat Kota Pematang Siantar menjadi semrawut pembangunannya.
Baca juga: DPRD Siantar Belum ada Terima Surat MA Terkait Pemakzulan Wali Kota
Disebut juga Susanti diam saat program Lihat Sampah Ambil (LISA) tidak disambut baik masyarakat, bahkan ia (diduga sengaja) diam saat menjadi penguasa tunggal tanpa teman atau Wakil Wali Kota dalam memimpin di Kota Pematang Siantar.
“Selain itu persoalan dugaan pemalsuan dokumen negara oleh Wali Kota dkk dalam kasus semrawut mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko yang sudah kami laporkan ke Polres Siantar juga menjadi bukti Susanti terkesan ingin gonta-ganti kabinet tanpa aturan,” sebut Kampas.
Dijelaskan juga, ketiga kalinya mereka turun ke jalan sebagai bentuk perlawanan akan diamnya Wali Kota, padahal sudah menghabiskan uang rakyat miliaran selama memimpin.
Ini juga sebagai sinyal dukungan kepada Mahkamah Agung (MA) agar segera memutuskan peradilan pemakzulan Wali Kota secara adil dan memperhatikan kondisi Kota Pematang Siantar yang semrawut selama kepemimpinan Susanti.
Baca juga: Soal Putusan Gugatan Pemakzulan Wali Kota di MA, ini Kata Ketua DPRD Siantar
Masih tertuang dalam selebaran pernyataan sikapnya, ada pun tuntutan Kampas, antara lain, segera tuntaskan Revisi Ranperda RTRW. Kedua, jangan bohongi rakyat soal KW (kewajiban atau membayar agar dapat jatah proyek,red).
Ketiga, copot oknum Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Tirtauli yang ‘nakal’. Keempat, usut tuntas dugaan pemotongan tunjangan ASN di lingkungan Pemko Pematang Siantar. Kelima, Polres Pematang Siantar jangan bermain api terhadap laporan soal dugaan pemalsuan dokumen negara oleh Wali Kota dkk.
Selanjutnya, tuntutan aksi keenam, bubarkan PD PAUS dan PD PHJ. Ketujuh, hentikan pungutan-pungutan bagi pedagang di trotoar. Kedelapan, stop menjadi Wali Kota konten, karena Kota Pematang Siantar butuh gebrakan.
Kesembilan, stop pecah belah mahasiswa dengan tangan-tangan sekeliling yang nakal. Kesepuluh, stop ‘terminal liar’ dan kesemrawutan di Kota Pematang Siantar.
Baca juga: Sebulan Berlalu, Hasil Pemakzulan Wali Kota Siantar Belum Dikeluarkan MA
Sesuai isi selebaran yang dibagikan, aliansi Kampas terdiri dari terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pematang Siantar, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Siantar-Simalungun, Koalisi Aksi Pemuda dan Mahasiswa (Kopasis) Siantar, serta Gerakan Mahasiswa Pejuang Rakyat (Gempar) Siantar.
Sementara penanggung jawab aksi adalah Gading S selaku Koordinator Kampas, Rifqi Pratama dari Kopasis, Bill Fatah Nasution dari IMM dan Armada Prawira Simorangkir dari GMKI. (ferry/hm16)
