15.9 C
New York
Tuesday, April 16, 2024

LKPj Wali Kota Siantar 2023, Berikut Isi Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi

Pematangsiantar, MISTAR.ID

Sejumlah fraksi DPRD Kota Pematangsiantar menyampaikan pemandangan umum atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tahun Anggaran (TA) 2023.

Wali Kota, Susanti Dewayani hadir mendengar pemandangan umum yang digelar di Gedung Harungguan, pada Selasa (16/4/224).

Dalam pemandangan umumnya, juru bicara Fraksi PAN Persatuan Indonesia, Nurlela Sikumbang, mengapresiasi Pemko Pematangsiantar yang telah berhasil menurunkan angka kemiskinan pada posisi 7,24 persen dari sebelumnya 7,88 persen.

Baca juga:Fraksi PDIP: Omong Kosong Persentase Pengelolaan Sampah Disampaikan Wali Kota Siantar

Sejalan dengan itu juga, kata dia, angka pengangguran menurun dari 9,36 persen menjadi 8,62 persen.

“Fraksi PAN Persatuan Indonesia juga mengapresiasi Pemko Pematangsiantar atas meningkatnya angka harapan hidup masyarakat tahun 2023 sebesar 74,75 persen yang sebelumnya 74,27 persen di tahun 2022,” kata Nurlela.

Sementara itu, Fraksi Golkar DPRD Kota Pematangsiantar juga menyampaikan pemandangan umum terkait LKPj Wali Kota 2023. Juru bicara Fraksi Golkar, Hendra Pardede menyinggung pembatalan pelantikan 84 orang pejabat Pemko Pematangsiantar beberapa waktu lalu.

Baca juga:Pelantikan Pejabat Pemko Siantar Batal, Fraksi Golkar Ungkap Dugaan Jual Beli Jabatan

Anggota Komisi II itu mengungkapkan informasi adanya dugaan jual beli jabatan dalam pelantikan yang berlangsung 22 Maret 2024 lalu. Bahkan Hendra menyebutkan angka yang cukup fantastis.

“Dugaan praktik jual beli jabatan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) diduga melakukan pengutipan terhadap para pejabat yang dilantik dan uang terkumpul sebesar kurang lebih Rp 4 miliar. Kemudian disetorkan kepada oknum yang juga diduga selalu mengintervensi kebijakan Pemko Pematangsiantar,” ucap Hendra.

Untuk itu, Partai Golkar meminta Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan menyelidiki dugaan tersebut.

Baca juga:Pembahasan LKPJ 2023 Menunggu Penjadwalan Banmus DPRD Simalungun

Fraksi PDI Perjuangan dalam pemandangan umumnya dibacakan Arif Hutabarat menyampaikan, program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinilai memiliki konsep utama untuk menciptakan sustainability atau keberlanjutan dalam seluruh kegiatan bisnis dengan tetap menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, serta lingkungan.

Related Articles

Latest Articles