Pematang Siantar, MISTAR.ID
Fraksi Golkar DPRD Kota Pematangsiantar menyampaikan pandangan umum terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKj) Wali Kota tahun anggaran 2023 di Gedung Harungguan, Selasa (16/4/24).
Juru bicara fraksi Golkar, Hendra PH Pardede menyinggung pembatalan pelantikan 84 pejabat administrasi dan jabatan tinggi pratama beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi II itu mengungkapkan informasi adanya dugaan jual beli jabatan dalam pelantikan yang berlangsung 22 Maret 2024 lalu. Bahkan Hendra menyebutkan angka yang cukup fantastis.
“Dugaan praktek jual beli jabatan oleh oknum PNS yang diduga melakukan pungutan terhadap para pejabat yang dilantik dan uang terkumpul sebesar kurang lebih Rp 4 miliar yang kemudian disetor kepada oknum yang juga diduga mengintervensi kebijakan Pemerintah Kota Pematangsiantar,” ucap Hendra.
Baca juga:Â Polemik Pembatalan Pelantikan Pejabat di Pemko Siantar, DPRD Panggil Kepala BKPSDM
Untuk itu Golkar meminta aparat penegak hukum turun tangan menyelidiki dugaan tersebut. Â Kemudian Golkar mempertanyakan kepada pimpinan DPRD Siantar ihwal hasil rapat dengar pendapat dengan KPU, Bawaslu serta Pemko Siantar.
“Apakah sudah ditindaklanjuti ke Mendagri, Bawaslu, KPU dan aparat penegak hukum lainnya?” tanya Hendra.
“Demikian pemandangan umum ini kami sampaikan pada Rapat Paripurna ke-I DPRD Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2024, dan seluruh pertanyaan kami diatas agar dijawab secara serius Wali Kota Pematangsiantar dalam Nota Jawaban,” sambungnya. (Gideon/hm20)
