Pematang Siantar, MISTAR.ID
Pembubaran kegiatan Imlek Fair tahun 2023 yang rencananya akan dilaksanakan mulai tanggal 7 sampai 18 Januari 2023, masih menjadi trending topik untuk menjadi pembahasan yang cukup hangat di berbagai kalangan masyarakat.
Bahkan, salah seorang pengamat Politik dan Pemerintahan di Siantar-Simalungun, Kristian Silitonga SH mengunggah komentar berjudul ‘Dangkal’ di media sosial-nya terkait pembubaran kegiatan Imlek Fair Siantar tahun 2023, mempertanyakan hubungan perayaan agama dengan kegiatan bazar.
“*Dangkal…
Sejatinya, apa hubungan perayaan agama/budaya dgn kegiatan bazar/fair seperti itu?
Apa yg sdg mau diperjuangkan dan apa pula yg mau dipertengkarkan?
Bukankah semuanya itu soal benturan antar kelompok kepentingan semata?
Dinamika kepentingan selalu niscaya, tentu kita paham dan maklum.
Jika itu menyangkut soal kebijakan, mari kita kritisi dan evaluasi secara tegas dan elegan
Namun, menggiringnya menjadi persoalan SARA dgn diksi “intoleran” juga terasa berlebihan sekaligus dangkal. Pun kemudian banyak pihak yg tak paham persoalan lantas ikut2an campur tangan dan bicara atas nama keberpihakan padahal hanya sebatas peminat sindrom “viralkan”.
Baca Juga:Pemko Siantar Siap Dukung dan Fasilitasi Imlek Fair Tahun 2023, Bila…
Gunakan sedikit nalar dan akal sehatmu, kawan. Jangan juga meremehkan dan mereduksi makna perayaan hari besar keagamaan dan tradisi kebudayaan kawan2 kita sesama warga NKRI utk ego kelompok kepentingan semata. Mari tetap kritis dan lawan kebijakan kekuasaan yg tidak fair dan adil jika itu substansinya. Daya kritis dibangun dgn basis argumentasi spt itu, bukan atas sentimen.
Please, jgn lebay dan cengeng dgn menggunakan politik identitas yg kering dan dangkal spt itu!. Percayalah, itu akan merugikan kita semua. Khususnya warga kota ini….
Selamat menyambut hari raya Imlek buat semesta sahabat yg merayakannya. Gong Xi Fa Cay…”
Demikian komentar lengkap Kristian Silitonga yang diunggahnya di akun media sosial facebook miliknya, Senin (16/1.23). Ketika lebih lanjut dihubungi melalui telepon, Kristian menyebutkan, ia merasa perlu mengomentari peristiwa pembatalan itu karena sudah dibawa-bawa ke SARA.
Baca Juga:Imlek Fair Siantar Dihentikan, ini Kata Tokoh Etnis Tionghoa Perintis Kegiatan Tersebut
“Jangan sampai persoalan (pembubaran kegiatan Imlek Fair) kemarin itu dipelintir seolah-olah persoalan SARA. Itukan kebijakan terkait dengan penegakan Perda. Silahkan kritik kebijakan itu, uji kebijakan itu sehingga persoalannya menjadi terang benderang,” tutur alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tersebut.
“Kita menjadi kuatir, karena ini tahun politik, selalu ada yang memanfaatkan isu-isu identitas seperti itu. Jadi sebagai kota yang masih termasuk sebagai kota yang paling toleran, kalau bisa jangan sampai terdegradasi. Masak di Siantar pula dimulai soal-soal yang seperti itu, itu yang tidak kita setujui,” cecarnya lebih lanjut.
Sebagai warga Kota Pematang Siantar, kata Kristian, merasa gerah melihat informasi-informasi yang beredar, seakan-akan Kota Pematang Siantar sudah ribut karena adanya Penegakan Perda yang digiring ke intoleransi.
“Padahal kita tenang-tenang saja di Siantar ini. Malu kita,” tutur Kristian yang mengaku mendapat telepon dari rekan-rekannya mempertanyakan kondisi Kota Pematang Siantar.
Baca Juga:Kisruh Imlek Fair Siantar, Diskop UKM dan Perdagangan Tak Tahu Menahu
Murni Penegakan Perda
Terpisah dikonfirmasi mengenai pembubaran kegiatan Imlek Fair Siantar tahun 2023 yang terkesan digiring ke intoleransi, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar Johannes Sihombing SSTP menegaskan, pembubaran kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Satpol PP Kota Pematang Siantar kemarin itu murni Penegakan Perda.
“Secara fakta, sampai sejauh ini, pemerintah kota dalam hal ini Ibu wali kota sangat mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan, mulai dari perayaan Natal kemarin, serta kegiatan yang menyambut perayaan Imlek. Dan beliau (wali kota) selalu hadir, menunjukan pemerintah kota benar-benar sangat mendukung perayaan keagamaan. Yang kemarin itu, murni penegakan Perda,” tukasnya.
Saat itu, Johannes mengimbau agar seluruh lapisan masyarakat bisa lebih jeli meihat permasalahan yang terjadi, dan lebih bijak lagi bermedia sosial, agar tidak mengganggu kekondusifan dan menimbulkan preseden buru bagi Kota Pematang Siantar.
“Intinya, marilah kita mendukung Kota Pematang Siantar untuk kembali menjadi Kota Paling Toleran Nomor 1 di Indonesia,” tuturnya.(ferry/hm10)
