Monday, July 20, 2026
home_banner_first
SUMUT

Program 350 Ribu Rumah Subsidi, Wali Kota Binjai Ingin 100 Unit untuk Wartawan

Mistar.idSelasa, 24 Februari 2026 pukul 21.52 WIB
program_350_ribu_rumah_subsidi_wali_kota_binjai_ingin_100_unit_untuk_wartawan

Pengurus PWI Binjai saat berkunjung bertemu dengan Walikota Binjai. (foto:istimewa/mistar)

news_banner

Binjai, MISTAR.ID

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI yang berkantor di Jakarta Pusat berencana membangun 350.000 rumah subsidi layak huni di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, Selasa (24/2/2026) siang saat berbincang bersama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Binjai, Arma Delisa Budi, Sekretaris Wardika Aryandi, serta jajaran pengurus lainnya di ruang kerjanya, kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, Amir Hamzah menyampaikan keinginannya agar insan pers di Kota Binjai dapat turut menikmati program rumah subsidi dari Kementerian PKP tersebut.

“Saya berkeinginan insan pers bisa menikmati program Kementerian PKP tersebut, kita buatkan 100 unit rumah layak huni,” ujarnya.

Ia berharap PWI sebagai organisasi wartawan tertua di Indonesia dapat menjadi pelopor dalam menjajaki proses regulasi serta aturan main program bantuan rumah subsidi pemerintah itu.

Menurutnya, di Kota Binjai terdapat lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN seluas kurang lebih 100 hektare. Lahan tersebut, kata Amir Hamzah, telah disampaikan Pemerintah Kota Binjai kepada Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dan saat ini masih dalam proses pelepasan.

Sembari itu, Wali Kota juga mengarahkan Ketua PWI untuk berdiskusi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna menyinkronkan program Kementerian PKP yang dipimpin Maruarar Sirait.

“Coba jajaki satu per satu, mulai dari program bantuan rumah subsidi sampai dengan pelepasan lahan eks HGU. Kalau PWI mau berusaha pasti ada jalan terbaik dan Pemko Binjai siap mendukungnya. Mulai usaha dulu, baru ada jalan,” ucap Amir Hamzah.

Sementara itu, Ketua PWI Binjai, Arma Delisa Budi, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan lobi dengan sejumlah relasi serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

Ia menyebut program PKP tersebut masih berjalan dan dalam tahap sinkronisasi regulasi antara kementerian dan peraturan daerah. “Masih proses penjajakan,” tuturnya. (hm27)



BERITA TERPOPULER

BERITA PILIHAN