Medan, MISTAR.ID (28/8/2026) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) membuat terobosan baru untuk memajukan desa-desa melalui program Kampung Kreatif Sumut Berkah (KKSB). Program ini memungkinkan desa mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemprov Sumut mulai tahun 2027.

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumut, Muhammad Suib, mengatakan program ini dijalankan mengingat masih banyaknya desa yang berstatus tertinggal, bahkan sangat tertinggal.

Dirincikannya, dari 5.417 desa yang ada di Sumut, 521 di antaranya masih berstatus sangat tertinggal dan 707 desa tertinggal. Suib mengatakan kondisi ini yang membuat Gubernur ingin membenahi desa-desa yang ada di Sumut.

“Kerja berat Pak Gubernur kita ini lah. Setidaknya Pak Gubernur punya mimpi kalau yang dua ini (sangat tertinggal dan tertinggal) hilang,” ujarnya kepada wartawan saat temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (28/8/2026).

Dilanjutkannya, saat ini desa berstatus mandiri ada sebanyak 364, berstatus maju sebanyak 1.296, dan berkembang sebanyak 2.529 desa. Suib mengatakan bahwa sudah saatnya Pemprov melakukan intervensi untuk membangun desa.

“Gubernur tidak main-main untuk memajukan desa-desa kita, program ini tujuannya untuk menembus kebuntuan pembangunan desa, karena masih banyak desa-desa kita yang masih tertinggal. Pembangunan fisik parsial tidak lagi cukup, kita butuh intervensi dari pemerintah provinsi untuk mentransformasikan desa-desa kita,” ucapnya.

Ia menjelaskan nantinya Pemprov Sumut akan mengeluarkan BKK untuk setiap desa di antara Rp5-50 miliar setiap desanya. Hal ini diharapkan desa bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya masing-masing.

“Pak Gubernur juga akan menginjeksi bantuannya juga dahsyat, minimal Rp5 miliar per desa, maksimal Rp50 miliar tergantung proposal yang masuk. Jadi terkejut desa ini nanti, masuk bantuannya segitu, kalau dana desa sekarang (tidak terlalu banyak), apalagi ada efisiensi,” tutur Suib.

Pria yang juga menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum (Asmum) Setdaprov Sumut itu pun mengatakan BKK yang diberikan nantinya tidak diperkenankan untuk diintervensi oleh kepala daerah setempat.

“Lompatan pembangunannya melalui Bantuan Keuangan Khusus. Bantuan dana ini dikirim ke kabupaten yang peruntukannya untuk Kampung Kreatif dan tidak boleh diganggu oleh kepala daerah dan digunakan untuk yang lain,” katanya.

Selanjutnya dijelaskan Suib bahwasanya program KKSB ini memiliki rangkaian tahapan hingga nantinya diresmikan oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution pada tahun 2027 mendatang.

Adapun untuk proses penerimaan proposal dari pemerintah kabupaten sudah berlangsung 1 Juli-5 September 2026. Proposal yang masuk akan diterima oleh Tim Penjaringan yang telah dibentuk Pemprov Sumut. Kemudian proposal yang ada akan melalui proses verifikasi awal pada 7-18 September 2026.

Lalu masih akan berlanjut pada program penilaian akhir, penetapan desa penerima, penetapan SK Gubernur, pelaksanaan program hingga monitoring dan evaluasi program. (hm27)