Batu Bara, MISTAR.ID

Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) plasma perkebunan di DPRD Batu Bara mengalami keterlambatan dan baru dijadwalkan terealisasi pada 15 Juni 2026.

Ketua Komisi I DPRD Batu Bara, Darius, mengungkapkan molornya pembentukan pansus tersebut saat musyawarah bersama Ikatan Wartawan Online (IWO) Batu Bara dan Zuriat Kedatukan Lima Puluh di gedung DPRD Batu Bara, Senin (11/5/2026).

Menurut Darius, keterlambatan terjadi karena usulan pembentukan pansus yang diajukan ke Badan Musyawarah (Bamus) belum dapat disetujui. Penyebabnya, hak inisiatif DPRD untuk pembentukan pansus belum terakomodasi dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

“Propemperda harus kita ubah dulu melalui rapat paripurna agar sesuai dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,” ujar Darius.

Ia menambahkan, apabila prosedur tersebut tidak dipenuhi, maka produk hukum yang dihasilkan dari pansus berpotensi ditolak.

Dalam musyawarah yang turut dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Batu Bara, Sarianto Damanik, yang juga anggota Bamus, disepakati perubahan Propemperda akan diusulkan dalam rapat paripurna DPRD Batu Bara pada Selasa (12/5/2026).

Sebagai bentuk komitmen kepada masyarakat, DPRD Batu Bara menandatangani pakta integritas yang berisi kesanggupan untuk membentuk Pansus plasma perkebunan paling lambat pada 15 Juni 2026.

Dengan adanya kepastian tersebut, IWO Batu Bara memutuskan menunda aksi unjuk rasa yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Selasa (12/5/2026).

“Unjuk rasa yang kita jadwalkan pada 12 Mei 2026 kita tunda sambil menunggu janji DPRD membentuk pansus plasma pada 15 Juni 2026 mendatang,” kata Ketua PD IWO Batu Bara, Darmansyah.

Ia menegaskan, apabila DPRD Batu Bara tidak menepati komitmen tersebut, IWO Batu Bara dipastikan akan kembali menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD. (hm20)