‎Toba, MISTAR.ID - Pembangunan proyek bendungan di Desa Patane IV, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba dengan pagu sebesar Rp1.182.375.000 tidak menerapkan aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan alasan terlalu ribet, dan tidak nyaman dipakai dalam bekerja.

Salah seorang pekerja, Godi, mengatakan memakai K3 seperti sepatu dan helm saat mengerjakan proyek serasa tidak nyaman. ‎"Terlalu ribet jika mengenakan semua peralatan K3 dan sepertinya tidak nyaman, dan lebih enak jika tidak memakai embel-embel sepatu boot dan helm pelindung kepala," ujarnya, Sabtu (29/8/2026).

‎Saat wartawan Mistar mempertanyakan apakah tidak ada arahan dari pengawas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Toba atau dari pelaksana proyek untuk selalu menggunakan K3, Godi kelabakan untuk menjawab.

‎"Sebenarnya kami selalu menggunakan K3 dalam bekerja, tetapi karena hari ini Sabtu, pengawas dari dinas terkait libur. Jadi kami putuskan tidak menggunakan embel-embel K3," katanya.

Salah seorang pemerhati pembangunan, Aldi, menyayangkan alat pelindung diri atau K3 tidak digunakan, padahal standar biaya yang digunakan besaran untuk biaya K3 dari pagu jika tidak salah sebesar 1 persen hingga 2,5 persen sesuai Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 dan Permen PUPR No. 8 Tahun 2023.

‎"Jika dilihat dari pagu proyek, anggaran untuk K3 cukup besar, dari Rp11.823.750 hingga Rp29.559.375 mengapa tidak dimanfaatkan, atau jangan-jangan anggaran yang diperuntukkan untuk K3 tidak digunakan, dan sudah seharusnya dari Dinas PUTR menerapkan sanksi kepada kontraktor, sebab keselamatan pekerja juga harus dijamin," ujar Aldi.

Kepala Dinas PUTR Toba, Gumianto Simangunsong, dihubungi wartawan Mistar melalui pesan WhatsApp sebenarnya bagaimana penerapan K3 untuk setiap proyek fisik dari PUTR, hingga berita ini sampai ke meja redaksi belum memberikan jawaban.