Simalungun, MISTAR.ID (29/10/2026) — Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan pemerintah akan memeriksa perusahaan yang diduga merusak lingkungan di kawasan Danau Toba. Asal perusahaan, baik dalam negeri maupun asing, tidak akan menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan.

Jumhur menyebut sudah ada indikasi kerusakan lingkungan. Namun, ia belum bersedia mengungkap pihak yang dimaksud karena pemerintah akan lebih dulu melakukan audit.

“Pemerintah enggak peduli perusahaan dari dalam atau luar negeri. Siapa pun yang mencemari dan merusak lingkungan, itu akan kita periksa,” kata Jumhur setelah mengikuti FGD tentang keramba jaring apung (KJA) di Kantor Bupati Simalungun, Kamis (29/10/2026).

Audit Libatkan Auditor Lingkungan Bersertifikat

Ia mengatakan audit akan segera dipersiapkan dengan mengundang pihak-pihak yang berkepentingan. Pemeriksaan nantinya dilakukan oleh auditor lingkungan bersertifikat.

Jumhur menyebut rencana audit itu telah disepakati bersama bupati dan kalangan cendekiawan di Sumatera Utara.

“Ada indikasi-indikasi itu sudah nampak. Tidak perlu menyebut siapa-siapa pihaknya, tapi nanti akan kelihatan hasilnya dari audit lingkungan,” ujarnya.

Zero KJA Belum Tentu Jadi Solusi

Soal tuntutan penghapusan seluruh keramba jaring apung atau zero KJA di Danau Toba, Jumhur belum melihat kebijakan itu sebagai satu-satunya jalan.

Menurut dia, keberadaan KJA harus dilihat dari kemampuan dan daya dukung danau. Jika lingkungan masih mampu menampung aktivitas tersebut, KJA tidak harus dihapus seluruhnya.

“Enggak harus begitu. Kita lihat daya tampung dan daya dukung. Kalau itu masih memungkinkan, enggak apa-apa,” katanya sebelum meninggalkan Kantor Bupati Simalungun.

Pemerintah kini akan menyiapkan audit untuk mengetahui kondisi lingkungan dan menelusuri dugaan pelanggaran.

Hasil pemeriksaan menjadi dasar penindakan terhadap pihak-pihak yang terbukti mencemari atau merusak lingkungan Danau Toba. (hm27)