Asahan, MISTAR.ID - Desa Ledong Barat, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, menjalani penilaian dari tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai desa perluasan percontohan antikorupsi Tahun 2026.

Wakil Bupati Asahan, Rianto, mengatakan penilaian dilakukan melalui pemaparan, verifikasi dokumen, tanya jawab hingga kunjungan lapangan. Tim KPK melihat langsung sejumlah indikator desa antikorupsi, terutama dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Penilaian sudah dilakukan oleh tim dari KPK. Mohon doa dan dukungannya, semoga Desa Ledong Barat yang mewakili Asahan dan Sumatera Utara bisa menjadi desa percontohan antikorupsi di Indonesia,” kata Rianto kepada sejumlah wartawan di Kisaran, Kamis (1/10/2026).

Menurutnya, penilaian tersebut menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Desa Ledong Barat dipilih sebagai kandidat percontohan antikorupsi karena dinilai memiliki capaian dalam administrasi pelayanan publik, digitalisasi dokumen dan pelayanan administrasi kependudukan dengan sistem jemput bola.

Di bidang kesehatan, desa tersebut juga memiliki fasilitas pelayanan puskesmas serta berbagai program yang dapat diakses langsung oleh masyarakat.

“Jika nantinya layak dijadikan sebagai desa percontohan antikorupsi di Indonesia, capaian ini diharapkan jangan hanya sebagai predikat, tetapi sebagai tanggung jawab untuk mempertahankan dan meningkatkan integritas pemerintahan desa,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penilaian Desa Antikorupsi KPK, Firlana Ismayadin, mengatakan tahapan menuju penilaian telah dilakukan sejak awal tahun melalui berbagai kegiatan, termasuk bimbingan teknis secara luring dan daring.

“Program ini bergulir sejak tahun 2021 bertujuan untuk memperkuat kemandirian dan tata kelola pemerintahan desa. Hingga saat ini sekitar 235 desa telah dikukuhkan sebagai desa antikorupsi dari 82.000 desa se-Indonesia,” ujarnya. (*)