Dairi, MISTAR.ID - Bupati Dairi Vickner Sinaga menyebut kemajuan pembangunan Kabupaten Dairi membutuhkan kolaborasi, sinergi, dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, pembangunan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja.

Hal itu disampaikan Vickner dalam pidatonya pada rapat paripurna istimewa memperingati Hari Jadi ke-79 Kabupaten Dairi Tahun 2026 di Gedung DPRD Dairi, Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Kamis (1/10/2026).

Vickner mengatakan, tema Hari Jadi ke-79 Kabupaten Dairi, “Bangkit Bersama, Semakin Tangguh”, menggambarkan tekad dan fondasi pembangunan daerah.

“Bangkit Bersama bermakna pembangunan Kabupaten Dairi tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Butuh kolaborasi, sinergi, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, pemerintah, swasta, akademisi, hingga masyarakat di pelosok desa,” kata Vickner.

Sementara itu, makna “Semakin Tangguh”, lanjutnya, menunjukkan tuntutan agar masyarakat dan pemerintah mampu beradaptasi terhadap berbagai perubahan, baik di bidang ekonomi, teknologi maupun dinamika global.

“Kita ingin menjadikan Kabupaten Dairi sebagai daerah yang berdaya saing tinggi, utamanya dalam memperkuat sektor pertanian,” ujarnya.

Dalam momentum Hari Jadi ke-79 Kabupaten Dairi, Vickner berharap daerah tersebut semakin maju, sejahtera, dan bermartabat. Pemerintah juga dituntut terus memberikan pelayanan terbaik serta menyediakan ruang tumbuh bagi seluruh masyarakat.

Ia mengatakan pembangunan daerah perlu diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian, UMKM, pendidikan, serta infrastruktur.

Vickner menguraikan perjalanan panjang yang telah ditempuh Kabupaten Dairi hingga saat ini. Ia menegaskan, seluruh gerak langkah di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan tidak pernah berdiri sendiri.

Setiap kebijakan tata kelola pemerintahan yang dibenahi, infrastruktur dan program pembangunan yang dijalankan, serta program pemberdayaan masyarakat yang digulirkan merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Di bidang pemerintahan, kata Vickner, tugas utama pemerintah adalah memastikan penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel, sekaligus menjaga ketertiban umum dan kepastian hukum.

“Pemerintah hadir untuk melayani, bukan untuk dilayani,” tegasnya.

Menurutnya, kemudahan administrasi kependudukan, kepastian perizinan, hingga penegakan hukum dan regulasi harus bermuara pada terciptanya rasa aman dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sementara di bidang pembangunan, pemerintah berperan sebagai pelopor dan fasilitator pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Pembangunan bukan sekadar mendirikan bangunan fisik seperti jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Lebih dari itu, pembangunan adalah ikhtiar kita bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan memastikan pemerataan hasil-hasil pembangunan hingga ke pelosok wilayah,” katanya.

Di bidang kemasyarakatan, Vickner mengatakan pemerintah berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

Pemerintah, lanjutnya, berperan memfasilitasi kemandirian warga, memperkuat jejaring perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta memelihara kerukunan antarwarga.

Melalui program bantuan sosial, pelatihan kerja, pendampingan UMKM, hingga penanganan kemiskinan dan bencana, pemerintah berkomitmen memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam memperoleh kehidupan yang layak. (hm25)