Medan, MISTAR.ID (2/10/2026) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sumatera Utara untuk meninjau kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi.

Dalam pertemuan tersebut, ia menyoroti evaluasi krusial dengan isu utama meliputi syarat kesehatan jemaah yang diperketat, beban kerja petugas medis, hingga pembinaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Ansory memberikan catatan tebal pada kesehatan dan jaminan waktu istirahat para petugas medis di lapangan. Ia memberi contoh terkait insiden meninggalnya seorang dokter muda pada musim haji sebelumnya di Makkah, yang diduga karena kelelahan fisik yang ekstrem.

"Mohon pekerjaan dokter diawasi, jangan diperkencang dan tidak ada tidurnya. Karena kalau terlalu ketat takutnya bisa meninggal kurang istirahat. Ini jadi catatan, apakah kuota dokter perlu ditambah atau ada cadangan agar tidak terjadi seperti ini," katanya saat kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara, Jumat (2/10/2026).

Selain perlindungan bagi petugas, seleksi riwayat kesehatan jemaah haji juga menjadi sorotan tajam Komisi VIII.

Ia memperingatkan panitia untuk tidak kecolongan meloloskan jemaah yang berdasarkan data medis memiliki riwayat penyakit terlarang untuk berangkat.

Ia menyinggung insiden di masa lalu, saat seorang jemaah yang dipaksa lolos seleksi hingga nekat melompat dari hotel sesaat setelah tiba di Makkah akibat kondisi fisik maupun mental yang tak terpantau.

Terkait kuota keberangkatan, Provinsi Sumatera Utara pada ibadah haji 2027 memperoleh alokasi sebanyak 5.913 jemaah. Untuk mendampingi ribuan jemaah, panitia akan memberangkatkan 31 petugas haji daerah dan 39 perwakilan KBIHU.

"Sekali lagi saya sampaikan, KBIHU harus dibina jangan bebas. Harus ada pembinaan dari Kanwil, sosialisasi kewajiban dan juga saat sudah sampai di Saudi," ucapnya.

Komisi VIII juga mendesak kemudahan pendaftaran haji bagi warga yang berdomisili di kepulauan. Ansory mengusulkan pembukaan fasilitas pendaftaran administratif di wilayah Gunung Sitoli.

Langkah ini sangat penting, agar masyarakat Nias tidak perlu menghabiskan waktu berhari-hari dan biaya transportasi yang membengkak untuk menyeberang mendaftar haji ke daratan Sumatera.

Ansory mengingatkan, penyelenggaraan haji akan menjadi ujian bagi Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk 2026. Dengan pagu anggaran yang disetujui menembus Rp3 triliun, ia menyadari di masa transisi kelembagaan ini mungkin masih ditemukan sejumlah penyesuaian.

Oleh karena itu, ia berharap kerja sama lintas sektor antara kementerian baru, pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, pihak imigrasi, dan maskapai penerbangan dapat dibangun sekokoh mungkin demi menjamin kenyamanan jemaah di Tanah Suci. (hm27)