Jadi Korban Penjumperan kWh Meter oleh Oknum Vendor, Pelanggan PLN Keberatan Bayar Denda

Deli Serdang, MISTAR.ID - Merasa dirugikan akibat dugaan penjamperan instalasi listrik oleh oknum pemasang kWh meter dari perusahaan vendor PLN PT Citra Contra, seorang pelanggan PLN Rayon Lubuk Pakam meminta agar kWh meter pascabayar di rumahnya dicabut.

Pelanggan bermarga Sembiring yang tinggal di Dusun III, Desa Ramunia II, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, itu mengaku khawatir kejadian serupa kembali terjadi dan dirinya kembali dibebani denda atas dugaan pelanggaran penggunaan tenaga listrik yang bukan dilakukannya.

"Saya sudah meminta kepada pihak PLN agar segera mencabut kWh meter di rumah saya dan menghentikan status saya sebagai pelanggan pascabayar. Semoga setelah dicabut, kejadian yang merugikan saya ini tidak terulang kembali," ujarnya, Rabu (11/11/2026).

Tidak hanya meminta penghentian layanan, Sembiring juga berencana melaporkan pihak yang diduga melakukan penjamperan kWh meter miliknya kepada aparat penegak hukum (APH).

Persoalan ini sebelumnya mencuat setelah adanya pertemuan antara Sembiring dengan pihak PLN dan PT Citra Contra di Kantor PLN Rayon Lubuk Pakam, Jalan Tengku Raja Muda, Selasa (10/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Doan, selaku Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT Citra Contra, didampingi Syafii selaku Koordinator P2TL PLN Rayon Lubuk Pakam, menyampaikan dugaan adanya penjumperan instalasi listrik pada kWh meter pelanggan tersebut.

"Kita menduga kWh meter dijumper. Pelakunya diduga oknum pemasang MCB setelah pelanggan menunggak pembayaran sekitar empat bulan lalu. MCB yang dipasang oknum tersebut tidak disambungkan ke jaringan," ujar Doan dan Syafii saat memberikan penjelasan.

Keduanya mengaku masih mengalami kesulitan mengungkap identitas pihak yang diduga melakukan penjumperan. Sebab, peristiwa tersebut diperkirakan terjadi sekitar empat bulan sebelumnya dan terduga pelaku merupakan rekan kerja dalam perusahaan vendor yang sama.

Meski demikian, Doan dan Syafii menyatakan akan berupaya menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas dugaan tersebut.

Sementara itu, Sembiring menyatakan keberatan apabila harus menanggung denda akibat dugaan pelanggaran yang menurut pengakuannya bukan dilakukannya.

"Kenapa beban pencurian dibebankan kepada saya, sementara saya justru dirugikan oleh ulah oknum vendor tersebut? Saya harus membayar ratusan ribu rupiah atas sesuatu yang tidak saya lakukan," ucapnya.

Sembiring menceritakan, sekitar empat bulan lalu dirinya sempat menunggak pembayaran rekening listrik pascabayar selama dua bulan. Setelah melunasi tunggakan, ia kemudian melaporkan kondisi listrik di rumahnya kepada petugas vendor yang bertugas di Kantor PLN Rayon Lubuk Pakam.

Namun, setelah laporan disampaikan, aliran listrik di rumahnya tidak langsung menyala. Menurut pengakuannya, listrik baru kembali menyala empat hari kemudian. Ia menduga penjumperan terjadi ketika petugas vendor PT Citra Contra melakukan pemasangan atau penyambungan MCB hingga kWh meter kembali berfungsi.

Sembiring juga mengungkapkan bahwa petugas pencatat meter sebelumnya pernah mengambil foto setelah melihat adanya dugaan penjumperan. Meski demikian, menurutnya, pencatatan rekening listrik tetap berlangsung seperti biasa.

Ia mengaku tetap membayar tagihan listrik setiap bulan setelah kejadian tersebut. Karena itu, dirinya mengaku terkejut ketika kemudian diminta membayar denda atas dugaan pelanggaran pemakaian tenaga listrik.

Persoalan semakin mencuat setelah petugas P2TL dari PT Citra Contra melakukan pemeriksaan, Jumat (6/11/2026). Dalam pemeriksaan tersebut, menurut keterangan Sembiring, muncul permintaan pembayaran denda.

Kini, selain meminta kWh meter miliknya dicabut, Sembiring berharap PLN melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan vendor yang menangani pemasangan maupun pemeriksaan instalasi listrik pelanggan.

Ia juga meminta agar dugaan keterlibatan oknum vendor dalam penjumperan tersebut ditelusuri secara menyeluruh sehingga konsumen tidak menjadi pihak yang dirugikan.