Belajar dari Kasus BUMDesma Silaen, PMDPPA Toba Ingatkan Pengelolaan Keuangan yang Transparan

‎Toba, MISTAR.ID - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak (PMDPPA) Kabupaten Toba mengingatkan agar tidak ada lagi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) tersandung masalah hukum, seperti BUMDesma di Kecamatan Silaen. Dinas PMDPPA Kabupaten Toba meminta BUMDesma agar lebih baik mengelola anggaran.

‎Kepala Dinas PMDPPA Toba, Melati Silalahi, mengatakan di Kabupaten Toba sudah terbentuk 16 BUMDesma yang tersebar di 16 kecamatan yang beranggotakan belasan hingga puluhan desa dari satu BUMDesma. Dimana, salah satu BUMDesma tersandung hukum, karena tidak dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan.

Melati menyesalkan dari enam BUMDesma yang ada di Kabupaten Toba, BUMDesma Rim Ni Tahi Do Gogona di Kecamatan Silaen yang beranggotakan 18 desa yang dipimpin Direktur Stanly Silaen saat ini dalam proses penyidikan Aparat Penegak Hukum (APH).

‎"Dari itu kita berharap kepada seluruh BUMDesma dan 124 Badan Usaha Milik Desa BUMDES tidak mengikuti jejak dari Kecamatan Silaen, dan agar benar-benar mengelola keuangan dengan baik dan benar," ujarnya, Rabu (11/11/2026).

‎Menurut Melati, BUMDesma dan BUMDES setiap akhir tahun sudah harus melakukan musyawarah pertanggungjawaban keuangan dengan mengundang masyarakat desa, anggota BPD, pengawas, serta seluruh kepala desa selaku penasehat.

‎Sehingga, melalui musyawarah tersebut dapat diketahui apakah mengalami kerugian atau mengalami keuntungan. Apabila mengalami keuntungan dapat kembali digunakan untuk memajukan BUMDesma dengan peruntukan biaya operasional pelaksanaan kegiatan, penambahan modal selanjutnya, kemudian barulah dihitung untuk Pendapatan Asli Desa (PADes).

‎"Setelah PADes masuk ke rekening desa, kemudian dilakukan musyawarah untuk apa dipergunakan, tetapi harus sesuai kepentingan bersama, karena tujuan dari program ini sesungguhnya untuk meningkatkan perekonomian di desa," ucapnya.

‎Demikian juga jika mengalami kerugian harus di bawa ke musyawarah dengan menelusuri penyebab dari kerugian, dengan menelusurinya dan apabila kerugian dari ketidaksengajaan akibat kondisi cuaca sehingga gagal tanam dan penyebab lainnya maka akan dilakukan pembinaan.

‎"Namun apabila ditemukan indikasi kerugian yang disengaja, maka akan diteruskan ke inspektorat dan selanjutnya akan dilakukan audit terhadap kinerja BUMDesma, seperti di Kecamatan Silaen dan saat ini sedang di tahap proses penyidikan penegak hukum," tuturnya.