Gembara Desak DPRD Batu Bara Usut Dugaan Kelalaian Tiga Proyek Pemerintah yang Rugikan Petani

Gembara menyampaikan tuntutan atas dugaan kelalaian pengerjaan 3 proyek pemerintah di Kabupaten Batu Bara. (foto : Ebson/Mistar)
Batu Bara, MISTAR.ID.
Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat Batu Bara (Gembara) unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Batu Bara, Jumat (12/12/2025) sekitar pukul 14.00 WIB.
Melalui orator Muhammad Yusri dan Ichma Khairi, Gembara mendesak pemerintah dan instansi terkait mengusut dugaan kelalaian pengerjaan 3 proyek pemerintah di Kabupaten Batu Bara.
Gembara mengungkapkan kerusakan tanggul pintu air di Dusun III Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir mengakibatkan bencana, di mana air asin masuk dari tanggul pintu air yang rusak ke lahan pertanian. Kondisi ini membuat masyarakat dan petani setempat mengalami kerugian materi.
"Terkait ini kami mendesak agar segera dilakukan perbaikan tanggul pintu air untuk mencegah masuknya air asin dan banjir berulang," tegas orator.
Gembara juga menyoroti kelalaian pengerjaan proyek tanggul bendungan Sungai Dalu Dalu di Desa Suka Raja Kecamatan Air Putih. Saat ini tanggul sudah runtuh dan terancam jebol.
"Dampak langsung kelalaian ini menyebabkan kekurangan pasokan air bagi petani sehingga menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap sektor pertanian dengan gagalnya bercocok tanam padi selama 3 tahun terakhir," ujar orator lagi.
Selanjutnya Gembara juga menyoroti dugaan kelalaian pengerjaan multiyear proyek pembangunan jembatan di Desa Dahari Indah. Mereka menilai jembatan tersebut tidak layak digunakan dan sangat membahayakan keselamatan masyarakat.
"Telah terjadi banyak korban saat melewati jembatan yang sangat tinggi tersebut. Ini menunjukkan kegagalan dalam standar keamanan dan kualitas konstruksi," tandas mereka.
Gembara mendesak dilakukan evaluasi evaluasi teknis dan dilakukan penutupan sementara diikuti dengan perbaikan total.
"Atas tiga dugaan kelalaian ini, kami menuntut agar pihak pelaksana proyek dan pengawas bertanggung jawab atas rendahnya kualitas konstruksi yang membahayakan keselamatan publik," tutupnya.
Menyikapi tuntutan Gembara, Plt Sekretaris DPRD Batu Bara Adri Aulia Harahap mengatakan akan menyampaikan tuntutan ini kepada pimpinan DPRD Batu Bara.
"Apakah nanti perlu digelar rapat dengar pendapat terkait tuntutan ini atau melalui audiensi dengan pimpinan, nanti akan kita sampaikan kepada adik-adik dari Gembara," ucap Adri.






















