Samosir, MISTAR.ID

DPRD Kabupaten Samosir memberi perhatian khusus terhadap kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan dalam rapat paripurna penyampaian keputusan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Samosir Tahun Anggaran 2025, Senin (4/6/2026) di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Samosir.

Dalam rekomendasinya, DPRD Samosir menilai sektor ketahanan pangan dan pertanian masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi, mulai dari perlindungan petani, efektivitas bantuan, hingga akurasi data pangan.

DPRD menyoroti belum adanya skema perlindungan yang memadai bagi petani kecil dari risiko gagal panen dan menyarankan pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan agar segera menjalin kerja sama dengan pihak asuransi untuk memberikan jaminan ganti rugi akibat banjir, kekeringan, dan serangan hama, sehingga keberlangsungan ekonomi para petani tetap stabil.

Selain itu, DPRD menekankan agar dinas terkait melakukan identifikasi kesesuaian lahan sebelum mendistribusikan bantuan bibit kepada kelompok tani, memberikan bantuan alat-alat pertanian sesuai kebutuhan petani, serta melakukan pendampingan berkelanjutan dan pengawasan di lapangan.

Di sisi lain, DPRD juga menemukan kelemahan pada aspek data ketahanan pangan dan meminta dinas segera membenahi ketersediaan data yang lengkap dan akurat terkait produksi, kebutuhan, dan stok pangan per komoditas, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah terhadap ketersediaan pangan di Kabupaten Samosir.

Masalah kesehatan hewan juga menjadi perhatian serius. DPRD menyinggung meningkatnya kasus gigitan anjing akibat rabies sepanjang tahun 2025.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan diminta mengalokasikan program vaksinasi rabies secara menyeluruh, bertahap, dan berkala di seluruh wilayah Samosir, yang disertai pendataan populasi hewan penular rabies, sosialisasi kepada masyarakat, dan penguatan koordinasi lintas sektor.

Dalam rekomendasinya, DPRD Samosir menegaskan bahwa berbagai rekomendasi tersebut harus ditindaklanjuti oleh Bupati Samosir untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Samosir. (hm25)