Thursday, June 11, 2026
home_banner_first
SUMUT

Biaya BBM dan Perawatan Randis Tak Dianggarkan, Operasional Pemkab Dairi Terdampak

Mistar.idKamis, 11 Juni 2026 17.30
AN
JM
biaya_bbm_dan_perawatan_randis_tak_dianggarkan_operasional_pemkab_dairi_terdampak

Sejumlah kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Dairi terparkir di kawasan Kantor Bupati Dairi. Keterbatasan anggaran BBM dan pemeliharaan randis disebut berdampak pada operasional pelayanan pemerintahan. (Foto: Julius/Mistar)

news_banner

Dairi, MISTAR.ID

Pengelolaan kendaraan dinas (randis) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi disebut menghadapi kendala serius setelah biaya bahan bakar minyak (BBM) dan pemeliharaan kendaraan tidak dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.

Kondisi tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dairi, Romedi N Bangun, saat dikonfirmasi Mistar melalui pesan WhatsApp, Kamis (11/6/2026).

Menurut Romedi, tidak tersedianya anggaran untuk BBM, pemeliharaan kendaraan, dan perjalanan dinas berdampak pada menurunnya operasional serta produktivitas aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

"Pegawai kesulitan menjangkau lokasi kerja atau memberikan layanan ke daerah-daerah. Contohnya kendaraan Dinas Kesehatan, Pendapatan, Dukcapil, perpustakaan keliling, dan lainnya. Jumlah kendaraan dinas di Pemkab Dairi juga sangat terbatas dan didominasi kendaraan lama yang membutuhkan biaya pemeliharaan besar," ujarnya.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut semakin berat setelah terjadi kenaikan harga BBM non-subsidi yang digunakan kendaraan dinas berpelat merah.

Menurut Romedi, banyak ASN akhirnya menggunakan kendaraan pribadi untuk mendukung aktivitas kedinasan. Kondisi itu dinilai menambah beban ekonomi pegawai karena harus menanggung sendiri biaya bahan bakar dan perawatan kendaraan.

Selain itu, Romedi menyebut pegawai Pemkab Dairi juga belum menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama tujuh bulan pada tahun anggaran 2026. Situasi tersebut dinilai semakin memberatkan ASN dalam memenuhi kebutuhan keluarga, terutama menjelang tahun ajaran baru sekolah.

Ia juga mengingatkan bahwa pengurangan belanja pegawai dapat berdampak pada perekonomian daerah. Menurutnya, berkurangnya daya beli ASN akan memengaruhi sektor usaha kecil, pedagang, hingga pemasok bahan baku di tingkat desa.

Terpisah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Dairi, Rahmat Syah Munthe, membenarkan biaya BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas tidak dianggarkan dalam APBD induk 2026, kecuali untuk kendaraan operasional pimpinan serta kendaraan pelayanan langsung seperti mobil pemadam kebakaran, kendaraan kebersihan, dan ambulans.

"Hal ini disebabkan oleh keterbatasan ruang fiskal pada APBD Dairi akibat penyesuaian transfer ke daerah," kata Rahmat.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Dairi, Lipinus Sembiring, menyebut harga BBM non-subsidi jenis Dexlite di Dairi mencapai Rp23.500 per liter dan Pertamax Rp16.650 per liter per 10 Juni 2026. (hm25)

BERITA TERPOPULER

BERITA PILIHAN