Medan, MISTAR.ID

Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara, Irham Buana Nasution, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk melakukan tes urine secara massal bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) maupun staf di lingkungan Pemprov Sumut.

Hal itu berkaitan dengan seorang oknum ASN di lingkungan Pemprov Sumut yang ditangkap oleh Polrestabes Medan terkait kepemilikan dan penggunaan vape ilegal yang mengandung narkotika.

Ia menegaskan, ASN yang disebut bekerja di Biro Ekonomi Sekretariat Provinsi Sumatera Utara itu dinilai telah mencoreng citra aparatur pemerintahan dan harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

“Kami sangat prihatin melihat adanya ASN Pemprov Sumut yang ditangkap karena terlibat kasus narkoba. Ini harus menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti secara tegas oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” ujar Irham Buana kepada wartawan, Jumat (22/5/2026).

Politisi Partai Golkar tersebut menilai langkah awal yang paling tepat dilakukan adalah pelaksanaan tes urine secara menyeluruh terhadap seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sumut. Menurutnya, langkah itu penting untuk memastikan aparatur pemerintah benar-benar bersih dari penyalahgunaan narkotika.

“Gubernur harus memastikan seluruh ASN di Pemprov Sumut bebas dari narkoba. Tes urine massal menjadi langkah awal yang tepat untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi,” tegasnya.

Tak hanya ASN, Irham juga meminta agar seluruh pegawai serta anggota DPRD Sumatera Utara ikut menjalani tes urine sebagai bentuk komitmen bersama dalam memerangi narkoba.

“Semua di DPRD Sumut juga harus menjalani tes urine agar adil. Bahkan seluruh anggota DPRD juga harus dites urine. Kita semua punya tanggung jawab untuk memberantas narkoba, dan pencegahan sejak dini sangat diperlukan,” kata mantan Ketua LBH Kota Medan itu.

Selain mendorong tes urine massal, ia turut mengusulkan adanya regulasi yang lebih ketat terkait peredaran dan penggunaan vape. Ia meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama DPRD Sumut, BNNP Sumut, dan pihak terkait segera duduk bersama membahas langkah konkret, termasuk kemungkinan pelarangan vape yang dinilai rawan disalahgunakan.

“Kita harus serius dan bergerak cepat menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Semua pihak harus duduk bersama membahas regulasi yang tegas terkait vape,” ujarnya.

Irham juga menegaskan bahwa ASN yang terlibat kasus tersebut harus diberikan sanksi tegas hingga pemecatan apabila terbukti bersalah.

“Kita tidak ingin kasus ini menjadi contoh buruk bagi ASN lainnya. Karena itu, sanksi tegas harus diberikan,” tegas mantan Ketua KPU Sumut itu.

Sebelumnya, Bobby Nasution juga telah angkat bicara terkait penangkapan ASN Pemprov Sumut tersebut. Bobby meminta agar oknum ASN yang diduga terlibat diberikan hukuman berat, termasuk kemungkinan pemecatan.

“Saya tahu Sekda dan BKD sudah menyampaikan persoalan ini. Kami meminta sanksi tegas, kalau perlu pemecatan,” kata Bobby Nasution kepada wartawan, Kamis (21/5/2026). (hm27)