Terima SK Sejak 1 Oktober, Manajer KDKMP di Simalungun Belum Tahu Kapan Mulai Kerja

Para manajer koperasi (berdiri) saat mengikuti rapat koordinasi percepatan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kantor Bupati Simalungun. (foto: Indra/Mistar)
Simalungun, MISTAR.ID - Sejumlah manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Simalungun mengaku belum mengetahui kapan mulai menjalankan tugas, meski telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta menerima surat keputusan (SK) penugasan sejak 1 Oktober 2026.
Persoalan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi percepatan operasional KDKMP yang digelar di Harungguan Tuan Rondahaim Saragih, Kantor Bupati Simalungun, Senin (9/11/2026).
Selain mempertanyakan kepastian waktu mulai bekerja, para manajer juga menghadapi pertanyaan dari pengurus koperasi terkait tugas dan kewenangan mereka. Hal ini menyusul telah terbentuknya kepengurusan koperasi sebelum para manajer ditempatkan.
Salah seorang manajer Kopdes Purba Silima mengatakan, mereka telah menjalani pendidikan dan pelatihan sebelum ditempatkan. SK penugasan juga sudah ditandatangani sejak 1 Oktober 2026.
"Kami sudah dididik dan dilatih. Per 1 Oktober sudah tanda tangan SK. Kami bertanggung jawab penuh selama dua tahun," katanya dalam rapat tersebut.
Keluhan serupa disampaikan pengurus Kopdes Bosar Maligas. Mereka mengaku sudah cukup lama menunggu koperasi dapat beroperasi. Gedung koperasi selesai dibangun pada Juli, sementara perlengkapan baru tiba pada September 2026.
Namun, hingga November, masih terdapat persoalan mendasar yang belum mendapat kejelasan, salah satunya mengenai mekanisme keanggotaan koperasi.
"Belum ada surat dari Agrinas bagaimana sistem anggota koperasi," ujar pengurus tersebut.
Menanggapi berbagai pertanyaan itu, Kabid Koperasi Rita Tambunan menjelaskan bahwa penugasan manajer dan pembagian kewenangan dalam KDKMP telah diatur melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2026.
Menurutnya, Pasal 43 mengatur penugasan Agrinas Pangan untuk melaksanakan pengoperasian koperasi selama dua tahun. Masa penugasan tersebut dimaksudkan untuk memastikan koperasi berjalan sekaligus meningkatkan kemampuan pengelolaannya.
Rita menegaskan, penugasan manajer bukan berarti mengambil alih kedudukan dan kewenangan pengurus yang telah dipilih. Ketua, pengurus, dan pengawas tetap memiliki kedudukan serta kewenangan masing-masing.
"Tidak mengambil alih kedudukan dan kewenangan rapat anggota, pengurus dan pengawas. Itulah makanya direkrut manajer," ujarnya.
Masa kerja manajer ditetapkan selama dua tahun. Dalam kurun waktu tersebut, koperasi akan mendapatkan pendampingan sebelum nantinya diharapkan mampu mengelola usahanya secara mandiri.
Setelah masa penugasan berakhir, pengelolaan KDKMP direncanakan diserahkan kepada nagori. Di Kabupaten Simalungun, Rita menyebut sudah ada 148 manajer yang direkrut.
Meski demikian, penjelasan mengenai masa kerja dan pembagian kewenangan belum sepenuhnya menjawab pertanyaan para peserta rapat. Kepastian waktu mulai bertugas dan mekanisme keanggotaan koperasi masih menjadi hal yang mereka nantikan.
Para pengelola berharap kejelasan tersebut segera diberikan agar KDKMP tidak hanya siap dari sisi bangunan dan perlengkapan, tetapi juga dapat mulai menjalankan kegiatan usahanya. (*)

