Kapolda Tak Temui Keluarga Korban, KontraS: Polri Bersama Masyarakat Hanya Tagline

Staf Advokasi Kontras’S Sumut Ady Yoga Kemit saat memberikan keterangan di Polda Sumut, Senin (9/11/2026). (Foto: Matius/Mistar)
Medan, MISTAR.ID – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara (Sumut) kecewa terhadap Kapolda Sumut, Irjen Pol Sonny Irawan, yang tidak menemui keluarga Fadli Lukman Simanjuntak saat menggelar aksi unjuk rasa di Mapolda Sumut, Senin (9/11/2026).
Staf Advokasi KontraS Sumut, Ady Yoga Kemit, menyayangkan sikap Kapolda Sumut yang tidak hadir menerima langsung pengaduan masyarakat.
Menurutnya, hal tersebut tidak mencerminkan tagline Polri Bersama Masyarakat yang selama ini digaungkan institusi kepolisian.
“Yang paling kita kecewakan dan sayangkan, ternyata Polda Sumut tidak mampu mengakomodir secara pasti bagaimana kepimpinan Kapolda dan tidak dapat menjumpai keluarga korban,” ujar Ady di Polda Sumut.
Ia menilai, kehadiran Kapolda Sumut sangat diharapkan agar persoalan yang dialami Fadli beserta keluarganya segera diselesaikan.
Ady mengatakan, keluarga korban dan KontraS tidak mendapatkan kepastian hukum setelah hanya ditemui perwakilan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumut karena bukan pihak yang berwenang mengambil keputusan terkait tuntutan yang disampaikan.
“Padahal tagline-nya Polisi Bersama Masyarakat. Ternyata hanya perwakilan dari Krimum dan Propam yang bukan pengambil keputusan. Menurut kami, ketika yang datang bukan jajaran pengambil keputusan, kami pastinya merasa belum mendapatkan kepastian hukum terhadap tuntutan,” tuturnya.
Diketahui, Fadli Lukman Simanjuntak ditangkap sekitar Februari 2026 tanpa surat perintah penangkapan. Setelah ditangkap, Fadli diduga mengalami penganiayaan, penyiksaan, pemborgolan hingga penembakan pada kedua kakinya.
Namun, proyektil yang bersarang di kaki Fadli disebut belum dikeluarkan. Ibu Fadli, Fatmawati mengatakan alasan proyektil tidak diambil dari kaki anaknya karena tidak ada anggaran untuk tindakan medis.
KontraS juga meminta kejelasan mengenai laporan yang telah disampaikan ke Bid Propam Polda Sumut.
Kapolda Sumut dan jajarannya diharapkan segera mengambil tindakan tegas terhadap personel yang diduga melanggar aturan dan serta memulihkan hak-hak Fadli sebagai korban.
“Kami meminta para pelaku diperiksa segera. Paling penting adalah bagaimana Kapolda Sumatera Utara dan jajarannya segera memulihkan hak-hak korban, khususnya bagaimana korban Fadli Lukman Simanjuntak hari ini masih bersarang dua peluru di kakinya,” ujarnya.[]

