Defisit R-APBD Labura 2027 Rp14,12 Miliar, Hanura Minta Kepastian Pembiayaan
Supriadi saat membacakan pendapat akhir Fraksi Hanura pada sidang paripurna pengesahan R-APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (9/11/2026). (Foto: Sunusi/Mistar)
Labura, MISTAR.ID (9/11/2026) - Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Labuhanbatu Utara menyoroti defisit Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp14,12 miliar.
Hanura mengingatkan Pemkab Labura agar memastikan sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut benar-benar tersedia, memiliki dasar hukum yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Penegasan itu disampaikan dalam pendapat akhir Fraksi Hanura terhadap R-APBD 2027 yang dibacakan Supriadi pada sidang paripurna, Senin (9/11/2026). Menurut Hanura, penyusunan APBD harus dilakukan secara transparan, realistis, dan bertanggung jawab.
"Jangan sampai APBD disusun dengan perhitungan yang terlihat seimbang di atas kertas, tetapi dalam pelaksanaannya justru menimbulkan persoalan keuangan daerah," katanya.
Selain persoalan defisit, Hanura juga meminta pemerintah daerah melakukan efisiensi dan penataan anggaran. Salah satunya melalui evaluasi struktur organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk kemungkinan penggabungan dinas yang memiliki tugas dan fungsi serumpun sesuai ketentuan perundang-undangan.
Efisiensi juga diminta dilakukan terhadap pos belanja yang kurang produktif. Anggaran hasil penghematan diharapkan dialihkan untuk membiayai kebutuhan prioritas masyarakat, khususnya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penerangan jalan umum, dan pemberdayaan ekonomi.
Hanura juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan. Penentuan prioritas harus berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, tingkat urgensi, dan pemerataan manfaat agar tidak ada wilayah yang terabaikan.
Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi Hanura menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Labura Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Hanura menegaskan persetujuan tersebut bukan berarti membenarkan seluruh kebijakan anggaran. Pemerintah daerah tetap harus membuktikan pelaksanaan APBD yang transparan, tepat sasaran, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Fraksi Hanura berharap APBD 2027 menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Labura. (hm02)