Wednesday, November 18, 2026
SIANTAR SIMALUNGUN

Banmus DPRD Pematangsiantar Jadwalkan Nota Jawaban Wali Kota, Pembahasan APBD 2027 Dikejar hingga 30 November

Mistar.idRabu, 18 November 2026 pukul 12.59 WIB
banmus_dprd_pematangsiantar_jadwalkan_nota_jawaban_wali_kota_pembahasan_apbd_2027_dikejar_hingga_30_november_

Ketua DPRD Kota Pematangsiantar, Timbul Marganda Lingga. (Foto: Abdi/MISTAR.ID)

Pematangsiantar, MISTAR.ID (18/11/2026) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar mengadakan rapat Badan Musyawarah pada Rabu (18/11/2026). Pertemuan itu membahas penyusunan dan penetapan ulang jadwal rapat paripurna untuk penyampaian nota jawaban wali kota yang sebelumnya tertunda.

Ketua DPRD Kota Pematangsiantar, Timbul Marganda Lingga, mengatakan hasil rapat Badan Musyawarah memutuskan sidang yang sempat diskors akan dilanjutkan pada Kamis (19/11/2026).

“Kami baru saja mengadakan rapat Banmus dan sudah dijadwalkan besok, Kamis (19/11/2026), rapat lanjutan yang kemarin diskors akan dimulai dengan agenda nota jawaban dari wali kota,” kata Timbul Marganda Lingga kepada MISTAR.ID, Pematangsiantar, Rabu (18/11/2026).

Selain menetapkan jadwal penyampaian nota jawaban, rapat paripurna ini ditargetkan selesai pada akhir bulan. Forum sepakat seluruh rangkaian sidang akan resmi ditutup pada 30 November 2026.

“Besok, nota jawaban dari wali kota akan disampaikan pukul 10.00 WIB,” ujarnya.

Kronologi Pembahasan APBD 2027

Agar tidak dibaca sepotong-potong, berikut tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2027 sejauh ini:

1. Senin, 9 November 2026

Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, menyampaikan pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di Gedung Harungguan DPRD Kota Pematangsiantar.

Dalam pengantar itu, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp971.963.461.907. Belanja daerah direncanakan sebesar Rp995.963.461.907. Dengan demikian, terdapat defisit sebesar Rp24.000.000.000 yang dibiayai dari pembiayaan daerah.

2. Selasa, 10 November 2026

Tujuh fraksi menyampaikan pandangan umum atas pengantar Nota Keuangan Wali Kota. Fraksi-fraksi itu adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi Nurani Keadilan.

Pada prinsipnya, fraksi-fraksi menerima Rancangan APBD untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan. Catatan itu antara lain mengenai infrastruktur, peningkatan pendapatan asli daerah, perlindungan tenaga kerja lokal, serta kualitas pelayanan publik.

3. Rabu, 18 November 2026

DPRD menggelar rapat Badan Musyawarah untuk menetapkan ulang jadwal paripurna yang sempat diskors. Rapat itu memutuskan paripurna dilanjutkan pada Kamis, 19 November 2026, dengan agenda nota jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi.

4. Kamis, 19 November 2026

Agenda paripurna hanya berisi penyampaian tanggapan resmi dari pihak eksekutif, yaitu nota jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi. Rapat dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB.

Saat ditanya soal waktu pembahasan yang dinilai singkat, Timbul menilai durasi yang ada masih wajar dan cukup untuk menyelesaikan agenda legislatif.

Meski begitu, ia mengatakan regulasi masih memberi cara hukum jika anggota dewan membutuhkan waktu tambahan saat mengajukan permohonan perpanjangan.

“Tadi kami benar-benar hanya membahas penjadwalan lewat Banmus,” ujarnya.

Timbul sebelumnya telah menyampaikan bahwa sesuai ketentuan, penandatanganan nota kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kota Pematangsiantar terkait Rancangan APBD 2027 harus dilakukan paling lambat 30 November 2026.

Namun, DPRD bersama pihak terkait telah menyepakati target penyelesaian pembahasan pada 25 November 2026. Target itu dibuat agar masih ada waktu untuk melakukan perbaikan apabila diperlukan.

“Batas akhirnya 30 November sesuai aturan. Namun, teman-teman sudah sepakat menargetkan 25 November untuk ketuk palu. Jadi, masih ada waktu untuk melakukan perbaikan jika memang diperlukan,” ujar Timbul Marganda Lingga, Pematangsiantar, Rabu (5/11/2026).

Saat membahas kemungkinan dampak keterlambatan pada hak administratif anggota dewan, Timbul memberi penjelasan. Ia membetulkan anggapan keliru soal isu keterlambatan administratif yang sering dianggap berkaitan dengan pencairan hak keuangan.

“Kalau terlambat, itu tidak berarti gaji tidak dibayarkan. Ada perbedaan antara tidak dibahas sama sekali dan proses yang terlambat. Kalau memang tidak dibahas, baru gaji tidak keluar,” tegas Timbul.

Pernyataan itu perlu diluruskan dengan dasar hukumnya agar tidak menimbulkan salah tafsir.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 312, mengatur:

Ayat 1: Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Ayat 2: DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama enam bulan.

Ayat 3: Sanksi tersebut tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh kepala daerah yang terlambat menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, yang menjadi ukuran sanksi bukan sekadar apakah APBD dibahas atau tidak dibahas. Yang menjadi ukuran adalah apakah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama paling lambat 30 November 2026.

Jika persetujuan bersama itu tidak tercapai hingga batas waktu tersebut, kepala daerah dan anggota DPRD dapat dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama enam bulan, kecuali keterlambatan itu disebabkan oleh keterlambatan kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Untuk Kota Pematangsiantar, rancangan APBD 2027 sudah disampaikan Wali Kota pada 9 November 2026 dan sudah dibahas melalui pandangan umum fraksi pada 10 November 2026. Karena itu, alasan keterlambatan karena kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan tidak lagi relevan untuk tahapan ini.

Apa yang Harus Diperhatikan Publik?

Pembahasan APBD bukan sekadar soal jadwal dan ketuk palu. Yang harus diperhatikan publik adalah isi anggarannya.

Pertama, apakah belanja daerah sebesar Rp995.963.461.907 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari perbaikan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga perlindungan tenaga kerja lokal.

Kedua, apakah pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan tanpa membebani masyarakat dengan pungutan yang tidak perlu.

Ketiga, apakah defisit sebesar Rp24.000.000.000 dapat dibiayai secara sehat melalui pembiayaan daerah, tanpa menimbulkan beban utang yang memberatkan pada tahun anggaran berikutnya.

Keempat, apakah nota jawaban wali kota pada 19 November 2026 menjawab secara substansial catatan tujuh fraksi, atau hanya menjawab secara formalitas.

Jika nota jawaban hanya bersifat formalitas, pembahasan APBD berisiko menjadi sekadar memenuhi jadwal, bukan memperbaiki kualitas anggaran. (hm02)