Jakarta, MISTAR.ID - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah tidak menyiapkan anggaran khusus atau tambahan untuk menjalankan program sekolah negeri gratis.

Menurut Suahasil, program tersebut akan menggunakan alokasi anggaran pendidikan yang telah ditetapkan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2027, anggaran pendidikan mencapai Rp820,9 triliun.

Penjelasan itu disampaikan Suahasil setelah mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Rabu (23/9/2026).

Suahasil mengatakan Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah mendesain kembali penggunaan anggaran pendidikan sehingga dapat memperkuat kualitas pendidikan yang sudah berjalan.

“Kalau APBN selalu 20% untuk pendidikan. Jadi pertanyaannya 20% anggaran pendidikan itu Rp800 triliun lebih. Bagaimana mendesainnya? Berapa di pusat, berapa di daerah, berapa di K/L itu? Ini diberikan arahan lakukan redesign, tujuannya memperkuat kualitas pendidikan yang sudah ada,” kata Suahasil.

Sekolah gratis tidak gunakan anggaran baru

Suahasil menegaskan program sekolah negeri gratis tidak akan memperoleh alokasi dana baru di luar anggaran pendidikan yang sudah tercantum dalam RAPBN 2027.

Menurutnya, pemerintah akan melakukan penataan kembali atau redesign terhadap alokasi anggaran pendidikan yang telah tersedia.

“Jadi tetap yang ada di RAPBN kemarin kan sudah ditetapkan untuk 2027. Tinggal bagaimana mendesainnya gimana,” ujarnya.

Dengan demikian, implementasi program sekolah negeri gratis akan dilakukan melalui pengaturan kembali penggunaan anggaran pendidikan yang telah dialokasikan pemerintah.

Anggaran MBG tidak dialihkan

Suahasil juga membantah adanya relokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membiayai sekolah negeri gratis.

Dia menjelaskan program MBG tetap berjalan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Menurutnya, pemberian makanan bergizi kepada anak sekolah juga memiliki keterkaitan dengan sektor pendidikan.

“MBG kan juga buat anak sekolah,” kata Suahasil.

Pendidikan gratis hingga perguruan tinggi

Pemerintah sebelumnya tengah menyiapkan kebijakan untuk memperluas akses pendidikan gratis bagi masyarakat.

Rencana tersebut mencakup sekolah negeri mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) atau taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Secara keseluruhan, terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia.

Selain pendidikan dasar dan menengah, pemerintah juga tengah mengarahkan kebijakan pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi.

Program tersebut akan menjadi bagian dari penataan penggunaan anggaran pendidikan 20% dalam APBN, dengan pemerintah masih membahas desain dan pembagian anggarannya antara pemerintah pusat, daerah, serta kementerian/lembaga.