Jakarta, MISTAR.ID

Pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengingatkan pemerintah agar tidak memandang perguruan tinggi hanya sebagai tempat mencetak tenaga kerja semata. Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang ingin menutup program studi yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

“Kemendiktisaintek harus berhenti memandang kampus sebagai pabrik buruh,” kata Indra dalam keterangan tertulis, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, wacana penghapusan sejumlah program studi muncul karena belum adanya peta jalan talenta nasional yang jelas terkait arah industri yang ingin dibangun pemerintah.

Ia menilai, penutupan prodi tanpa perencanaan sektor industri justru menunjukkan lemahnya visi pembangunan nasional.

“Menutup prodi karena lulusannya tidak terserap kerja sementara industrinya tidak dibangun adalah sebuah kesalahan logika yang fatal,” ujarnya.

Indra mencontohkan program studi Biologi Maritim yang seharusnya menjadi disiplin penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Namun, menurut dia, pembukaan prodi semacam itu harus dibarengi dengan kesiapan ekosistem kerja yang mampu menyerap lulusannya.

“Bisa saja kampus membuka prodi ini, tapi lulusannya mau bekerja di mana jika ekosistem penyerapannya tidak disiapkan negara?” ucapnya.

Ia juga mengingatkan amanat konstitusi, khususnya Pasal 31 Ayat 5 UUD 1945, yang menegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan ruang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan peradaban, bukan sekadar penyedia tenaga kerja.

Karena itu, Indra menyarankan pemerintah melakukan kajian yang lebih mendalam sebelum menutup program studi tertentu. Ia menilai pembenahan seharusnya lebih difokuskan pada reformasi kurikulum yang selaras dengan konsep Society 5.0, yakni era ketika teknologi mengambil peran sebagai pekerja, sementara manusia dituntut menjadi inovator.

“Jika kita hanya melatih orang menjadi pekerja, mereka akan segera digantikan oleh mesin atau teknologi. Seharusnya kurikulum kita mendorong manusia menjadi pencipta,” jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Badri Munir Sukoco menyampaikan pemerintah tengah menyeleksi program studi yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan industri dan pasar kerja.

“Nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” kata Badri, dikutip Antara.

Ia menjelaskan, langkah itu diambil untuk mengurangi ketimpangan antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan industri. Setiap tahun, kampus di Indonesia meluluskan sekitar 1,9 juta anak muda, terdiri dari 1,7 juta sarjana dan sisanya lulusan diploma.

Namun, banyak dari mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan. Karena itu, pemerintah mendorong penguatan industrialisasi di sejumlah sektor strategis seperti energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, hingga manufaktur maju.

“Sebenarnya yang dibutuhkan itu prodi apa ke depan, itu yang akan kita coba susun nanti bersama, dan tentunya kajian-kajian dari kepengurusan Konsorsium PKPT (Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan) kami butuhkan," ujarnya.

Badri juga menyoroti masih banyak kampus yang membuka program studi hanya mengikuti tren pasar tanpa mempertimbangkan daya serap kerja. Ia mencontohkan jurusan keguruan yang setiap tahun meluluskan sekitar 490 ribu orang, sementara kebutuhan pasar untuk calon guru hanya sekitar 20 ribu orang.

Kondisi itu, menurutnya, berkontribusi pada meningkatnya jumlah pengangguran terdidik di Indonesia. (hm20)