Medan, MISTAR.ID

Anggota DPRD Kota Medan, Dame Duma Sari Hutagalung, menyoroti proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Pasalnya, banyak pelajar dari keluarga kurang mampu tidak masuk dalam zonasi dan terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan di sekolah swasta akibat tingginya biaya.

Berdasarkan kondisi tersebut, ia meminta Pemko Medan tidak hanya memastikan SPMB bersih dari praktik percaloan, tetapi juga lebih peka terhadap kondisi masyarakat.

“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius Pemko Medan. Memang SPMB sudah memiliki jalurnya masing-masing, namun kita juga tidak bisa mengabaikan nasib warga kurang mampu yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah negeri,” ujar Dame Duma Sari Hutagalung, Rabu (17/6/2026).

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, Pemko Medan harus hadir memberikan solusi atas persoalan tersebut. Sebab, dirinya banyak menerima keluhan masyarakat yang khawatir tidak mampu menyekolahkan anak mereka jika harus masuk sekolah swasta.

“Untuk kualitas pendidikan tentu kita semua menginginkan yang terbaik. Namun jika harus bersekolah di sekolah swasta, biaya yang dikeluarkan tentu lebih besar dibandingkan sekolah negeri,” katanya.

Karena itu, Dame menyarankan agar Pemko Medan menjadikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan sebagai salah satu pertimbangan prioritas dalam penerimaan siswa.

“Jika Pemko Medan bersedia membantu warga kurang mampu menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, tentu sangat kita dukung. Namun jika tidak, kami berharap Pemko Medan dapat memfasilitasi mereka agar tetap bisa diterima di sekolah negeri dengan persyaratan tertentu di luar sistem yang ada,” sarannya.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan itu juga berharap seluruh proses SPMB berjalan transparan dan bebas dari praktik percaloan.

“Kita tidak ingin lagi mendengar ada siswa yang diterima karena titipan. Budaya seperti itu harus dihapus. Semua anak memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam SPMB,” pungkasnya.