Atap Bocor hingga Lantai Pecah, SDN 014648 Padang Mahondang Butuh Renovasi

Salah satu sudut ruang kelas pada SD Negeri di Desa Padang Mahondang yang butuh perbaikan. (foto: perdana/mistar)
Asahan, MISTAR.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan diminta segera memberikan perhatian terhadap kondisi bangunan gedung sekolah UPTD SD Negeri 014648 di Desa Padang Matondang, Kecamatan Pulau Rakyat, yang membutuhkan perbaikan dan renovasi serius.
Kondisi sekolah dasar negeri yang menjadi satu-satunya di desa tersebut menghadapi masalah sarana dan prasarana yang sudah tidak layak lagi. Sejumlah sisi bangunan mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan agar kegiatan belajar bisa berlangsung aman nyaman.
Dalam keterangan yang diterima Mistar, Rabu (23/9/2026), Kepala UPTD SDN 0104648 Padang Mahondang, Veronika bersama sejumlah guru dan tenaga kependidikan menyatakan keterbatasan anggaran yang dikelola sekolah membuat mereka tidak mampu berbuat banyak untuk melakukan rehabilitasi secara mandiri.
"Kami seluruhnya ada 130 siswa, dari berapa tahun delapan ruangan yang ada, kondisi empat ruangan kelas dan satu ruangan kepala sekolah nampaknya memang butuh perbaikan," ujarnya.
Beberapa kerusakan terjadi di berbagai sudut bangunan mulai dari atap plafon yang jebol dan bocor, kosen dan daun pintu yang sudah lapuk termakan usia, kawat ventilasi ruangan kelas yang sudah jebol hingga lantai kelas pecah-pecah.
"Harapannya semoga ada perbaikan terhadap sekolah kami ini," ucapnya.
Aktivis Mahasiswa Asahan Anti Korupsi, Khairul Sukri, menilai kondisi tersebut harus mendapat perhatian serius dari Pemkab Asahan. Di mana masih terdapat sarana pendidikan yang kondisinya memprihatinkan.
"Pemkab Asahan harus sering melihat kondisi SD Negeri di Padang mahondam ini, titik kerusakan fasilitas pendidikannya seperti apa dan jangan biarkan karena menyangkut keselamatan dan kenyamanan siswa serta guru," katanya.
Dia juga mendorong agar kondisi bangunan tersebut segera diverifikasi oleh dinas terkait, sehingga kebutuhan rehabilitasi dapat dihitung secara objektif dan dimasukkan dalam perencanaan pembangunan daerah pada periode anggaran selanjutnya.










































