Oleh: Zulkarnaian M.Sos

Keterlibatan Indonesia mendukung Board of Peace (BoP) besutan Trump menuai kritik. Langkah presiden dinilai keliru. Prabowo dianggap sedang bermanuver, menggadaikan nasib Palestina demi reputasi internasional.

Meski ketokohan Indonesia di panggung global minim selama dua dasawarsa era Jokowi, saat ini memang dibutuhkan. Tetapi kebijakan stabilitas dalam negeri jauh lebih penting ketimbang isu-isu geo politik. Sebab menurut pakar kebijakan Lowry, isu-isu justru sama kompleksnya dengan kebijakan itu sendiri (P. Lowry: 1974).

Palestina sesungguhnya tidak terlepas dari Indonesia. Bukan hanya karena alasan ideologis, tetapi penderitaan Palestina dalam cengkraman kebiadaban Zionis, melahirkan solidaritas. Keterjajahan menyatukan rasa senasib. Bahwa Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Namun tahun 1948 justru dijajah oleh Israil didukung Inggris pasca deklarasi Balfour 1917. Faktor-faktor tersebut menjadi sensitif ketika menyinggung isu Palestina.

𝗦𝗶𝗮𝗽𝗮 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗱𝗮𝗻 𝗡𝗲𝘁𝗮𝗻𝘆𝗮𝗵𝘂

Rakyat tidak mampu membaca tafsir hermeneutik kebijakan Prabowo soal Palestina. Tetapi dominasi Trump dan Netanyahu pada BoP tanpa Palestina adalah kartu mati yang dibayangkan mengubur masa depan Palestina.

Anggapan lainnya, Indonesia menjadi egensi kepentingan Trump, terkonfirmasi karena bersamaan dengan negosiasi tarif dagang RI-USA yang berlangsung alot. Karena Trump mengancam tarif tinggi bea masuk terhadap barang impor Amerika, dianggap merugikan Indonesia.

Kementerian Hukum Amerika Serikat pada 30 Januari 2026 lalu, merilis dokumen mencakup tiga juta halaman dengan 180.000 foto dan 2.000 video, terkait skandal Jeffrey Epstein, menyeret nama Donald Trump. Berita ini fakta afirmatif mengejutkan, siapa sesungguhnya figur Trump, inisiator BoP penganut pedofilisme, yaitu disorientasi seksual terhadap anak. Menurut Weber agak keliru jika menafsirkan psikologi sebagai dasar sosiologi atas tidakakn. Namun dia tidak membantah proses mental sangat mempengaruhi tindakan (Max Weber). Tetapi sulit diharapkan sikap adil dan konsisten dari seorang yang mengalami “gangguan” mental.

Netanyahu juga sosok kontroversial yang haus darah. Terbukti genosida warga Gaza dua tahun terkahir perang Taufanul Aqso, adalah bukti tindakan dehumanisasi brutal PM Israel tersebut. Kedua tokoh cacat moral ini mewakili kapitalis, tengah piawai memainkan arah politik dunia. Walau mendapat kecaman publik internasional, media utama mampu meredam dengan efektif.

𝗞𝗼𝗻𝘀𝗲𝗸𝘂𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗔𝗻𝘁𝗮𝗿𝗮 𝗜𝗱𝗲𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗱𝗮𝗻 𝗥𝗲𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮𝘀

Di hadapan 50 tokoh Islam, Prabowo mengklarifikasi kebijakan politiknya yang intuitif. Menurut Yehezkel kebijakan intuitif agak sulit dianalisis (Yehezkel Dror: 1971). Kepedulian pada Palestina merupakan komitmen jangka panjang yang telah dimulainya bahkan sejak era Orde Baru. Namun algoritma politik sulit ditebak. Salah satu di antara idealitas atau realitas harus dipilih, meski membawa konsekuensi logis.

Mengusir penjajah Israel dari tanah Palestina sesuai Pembukaan UUD 1945 merupakan idealitas. Konsekuensinya perang total melawan Israel didukung Barat. Pertanyaannya, seberapa besar nyali koalisi negara muslim untuk melawan. Bukankah mereka hubbuddunya dan sangat pragmatis. Tetapi narasi diplomasi ‘damai’, bukanlah persiapan perang.

Pilihan kedua melihat realitas, bahwa rakya Palestina sedang sekarat. Membuka segara jalur bantuan kemanusiaan dari blockade Israel adalah pilihan tepat. Menurut Prabowo bergabung dalam BoP meniti jalan ke arah itu.

Sesungguhnya Prabowo ingin mengatakan, “Palestina tidak akan tergadaikan”. Bahwa dia tidak sedang menepuk air di dulang, akhirnya terpercik muka sendiri. Di antara jalan yang ada, solusi dua negara menurutnya merupakan pilihan yang paling rasional, meski bertentangan dengan rasa keadilan. Tidak mudah dan atau tidak banyak jalan mengakhiri blockade Israel dan perdamaian permanen.

Problem kita, suka menyederhanakan masalah. Coba buat kajian serius, jumlah keseluruhan wilayah negara-negara Arab seluas 13 juta kilometer dengan penduduk 473 juta jiwa (tahun 2023), namun tidak mampu melawan Israel. Padahal wilayah negara tersebut cuma seluas 8.522 mil (22,072 km persegi) dan populasi penduduk 9.270.000, nyaris hanya 2,1 % dari total seluruh penduduk negara-negara Arab. Ini membuktikan betapa rapuhnya negara-negara Islam secara ideologi dan politik. Termasuk Indonesia?

Tetapi dengan dalih apapun, rakyat harus tetap kritis. Setoran wajib 17 triliun anggota untuk operasional BoP, adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Kesalahan fatal langkah politik, bisa berakhir pemakzulan. Dan dana ini terlalu besar di saat korban banjir Sumatera belum sepenuhnya teratasi.

𝗠𝗼𝘁𝗶𝗳 𝗱𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗷𝘂𝗷𝘂𝗿𝗮𝗻 𝗡𝘂𝗿𝗮𝗻𝗶

Ketika Hitler menyerang sebagaian besar Eropah pada awal perang dunia kedua, tujuannya sederhana, ingin memastikan bangsa Arya Jerman survive hingga seribu tahun. Ini juga yang menjadi alasan kuat Israel menyerang Gaza, agar bangsa Yahudi di tanah jajahan hidup selamanya.

Amerika bersikap ofensif terhadap bangsa lain demi menjamin masa depan infrastruktur ekonomi tetap kuat, menopang kebutuhan negara yang besar. Tetapi kita belum mengetahui sikap Prabowo atas masa depan Indonesia yang samar. Apa lagi ancaman Indonesia bubar di tengah kemelut politik, penegakan hukum, korupsi, dan disintegrasi bangsa.

Perbedaan Prabowo dan para pengkritik dari kalangan ulama adalah dasar pijak penilaian. Prabowo tidak menggunakan pendekatan keagamaan dalam mengambil keputusan politik, tetapi murni berdasar kajian strategis geo politik yang rasional dan empirik. Keterlibatan Indonesia di BoP pasti telah melalui proses kajian mendalam. Yang naif justru ketika ada ulama menarik dalil keagamaan, demi membenarkan langkah politik Prabowo.

Tantangan kita, ketidakmampuan kaum agamawan memberi tafsir religius terhadap realitas sosial, politik, atau ekonomi modern. Termasuk kegamangan menjadi pemimpin politik karena terhalang pandangan rigit dan subjektivisme absolut. Akibatnya tokoh agnostik mengambil alih kekuasaan.

Kekeliruan terbesar bangsa ini memandang politik sangat literal. Padahal politik tidak berada di ruang hampa. Politik bukan apa yang kita bayangkan, tetapi realita apa yang kita saksikan. Ada analisis kebijakan, memurut William Dunn, kebijakan mesti dikritisi (William N. Dunn: 2003) dan ragam persoalan dengan variable berbeda. Ada desakan pengambilan keputusan cepat di tengah situasi kritis (John Dewey : 1993). Kemudian ada banyak parameter logis untuk menilai. Kesemuanya tersimpul dalam pola yang disebut strategis.

Menurut George Herbert Mead, motif merupakan stimulus proses mental tersembunyi yang terjadi saat merespon sesuatu. Lantas apa motif Prabowo bersama Trump dan Netanyahu di BoP, sementara sekutu Trump di Eropa seperti Prancis dan Inggris menolak bergabung. Meski konstitusi mensyaratkan negara ikut melaksanakan perdamaian dunia, hanya Prabowo yang dapat mengatakan secara jujur. Agar publik memperoleh jawaban, DPR harus panggil pemerintah untuk menjelaskan alasannya. Rakyat, menurut Miriam memiliki otoritas atau wewenang terhadap pemerintah (Miriam Budiardjo: 2021).

𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗗𝘂𝗻𝗶𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗳

Tahun 1996 tesis Samuel P. Huntington (1996) The Clash of Civilizations and Remaking of World Order meramal masa depan dunia. Ide benturan peradaban sudah tidak relevan menjawab tantangan dunia kontemporer. Ketika potensi bumi sangat terbatas, tuntutan manusia justru semakin meningkat. Akibatnya, perebutan sumber daya tak dapat terelakkan.

Seperti dua mata uang, di satu sisi kapitalis global memainkan peran sentral dalam mengeksploitasi sumberdaya alam dunia. Di sisi lainnya, rezim plutokrasi memberi ruang tanpa batas hingga menekan warga biasa semakin ke tepi, menjauh dari poros ekonomi. Milenium kedua sesunguhnya tengah mempertontonkan kepada dunia, bagaimana sistem politik bekerja menciptakan ketidakadilan.

Dalam kasus Palestina, BoP hanya satu di antara banyak skenario ekonomi yang dibalut perjanjian politik. Bukankah sinyalemen dana rekonstruksi Gaza bagian penting? Termasuk iklan eksploitasi kekayaan Palestina di pasar gelap, faktor geo politik yang menentukan masa depan Timur Tengah.

Dalam konsep kapitalis, perlombaan senjata, perang, pemilu, traffic king, pandemic, deforestasi adalah bisnis potensial meraih dollar dan supremasi. Sementara negara hanya memfasilitasi dan alat legitimasi. Ketika satu negara, karena alasan ideologis menentang agenda tersebut, ekspansi militer menjadi cara efektif untuk memaksanya tunduk.

Mundurnya Amerika Serikat dari 66 badan dunia dan konvensi internasional karena dinilai bertentangan dengan kepentingan nasionalnya dan sejalan dengan Executif Order 14199. Oleh konstitusi dan hukum Trump diberi kewenangan penuh. Juga faktor utang luar negeri sebesar US$ 29,1 triliun pada September 2025, adalah bom waktu yang mengancam Amerika.

Walau dominan, Amerika menganggap hak veto tidak lagi efektif dimanfaatkan dari PBB. Tetapi di badan ini yang punya hak veto tidak hanya Amerika, ada Rusia dan China yang berbeda secara ideologis.

Munculnya raksasa ekonomi China merupakan ancaman laten bagi Amerika. Ambisi menguasai manufakur dunia telah berhasil, kini Tiongkok mengejar infrastruktur militer. Menurut tesis Huntington, sejak 1910 hingga 1990 era perang dingin telah berakhir dengan kejatuhan Uni Soviet. Tapi saat ini lawan tanding Amerika beralih ke Tiongkok. Pengaruh Tiongkok yang dominan di Asia dan sebagian Afrika, memaksa Amerika fokus di Timur Tengah. Fakta ini menjadi alasan kuat mengapa BoP diperlukan, tidak hanya untuk mendukung koalisi permanen dengan Israel, tetapi juga memperbesar pangaruh di kawasan.

𝗣𝗲𝗿𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗹𝗲𝗸𝘁𝗶𝗳 𝗨𝗺𝗮𝘁 𝗜𝘀𝗹𝗮𝗺

Diplomasi internasional tidak sekadar terlibat, tetapi seberapa besar pengaruh Indonesia mendikte proses perdamaian untuk memastikan Palestina sebagai pihak terjajah dapat terlindungi. Posisi Indonesia, bangsa muslim terbesar seharusnya sebagai alat bargaining efektif.

Dalam konstitusi kalimat, “Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan…” secara ideologi, tugas diplomasi itu bersifat aktif bukan pasif. Politik bebas akitf dimaksudkan bahwa Indonesia harus dapat menekan dan mengintimidasi negara yang menjajah bangsa lain demi “menghapus” penjajahan tersebut. Atau mendukung negara yang terjajah untuk kuat melawan.

Perdamian dunia, tidak diartikan “bahwa bangsa yang lemah dan terjajah harus mengalah agar tidak terjadi perang”. Tetapi mesti dimaknai, “bahwa demi terwujud perdamaian, bangsa arogan harus dilawan agar tidak menganeksasi bangsa lain”. Di sini letak kelemahan BoP yang memberi keleluasaan penuh pada Trump, padahal Amerika adalah sekutu kuat Israel.

Peran kolektif negara-negara muslim mesti mencontoh Rasulullah. Seperti dijelaskan Husain Haekal, Beliau tidak hanya beperang, tetapi membangun fakta atau aliansi militer dengan suku Dhamrah, Ghifar, dan Khuza’ah bahkan dengan non-muslim yang sepakat melindungi Madinah (Muhammad Husain Haekal: 1986).

Secara domestik dakwah harus gencar, termasuk kepada penguasa. Bukankah nabi Musa diperintahkan mendatangi Fir’aun (Qs. An-Nazi’at:17-19). Ulama tidak lebih baik dari Musa, mendatangi pemerintah yang tidak seburuk Fir’aun. Umat Islam harus memperkuat persatuan, tolong-menolong, tidak saling menghujat, dan mengapresiasi usaha masing-masing agar Allah menurunkan rahmat-Nya (Qs. At-taubah 71).

Binjai, 10 Pebruari 2026.

** Penulis: Pengamat Sosial Politik