Jakarta, MISTAR.ID

Presiden Prabowo Subianto menyoroti kasus meninggalnya seorang ibu hamil, Irene Sokoy, yang ditolak empat rumah sakit di Papua.

Isu tersebut dibahas dalam rapat terbatas bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Setelah menerima laporan, Presiden Prabowo memerintahkan audit terhadap rumah sakit dan pejabat terkait di Papua. Audit tersebut mencakup pejabat dinas kesehatan, pejabat provinsi, kabupaten, hingga aturan di Kementerian Dalam Negeri dan peraturan kepala daerah.

“Saya melapor kepada beliau. Perintah Presiden adalah segera dilakukan perbaikan dan audit,” kata Tito.

Ia menegaskan audit menyasar RS Kabupaten Jayapura, RSUD Provinsi, serta aturan yang berlaku di tingkat bupati maupun gubernur.

Tito juga menginstruksikan Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, agar segera memberikan bantuan kepada keluarga korban. “Saya sudah berkomunikasi dengan gubernur agar keluarga korban segera dibantu,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Mathius Fakhiri menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Irene. Ia menyebut kejadian tersebut sebagai bukti buruknya layanan kesehatan di Papua.

“Saya mohon maaf atas kebodohan jajaran pemerintah dari atas sampai bawah. Ini contoh kebobrokan pelayanan kesehatan di Papua,” kata Fakhiri saat mengunjungi keluarga Irene di Kampung Hobong, Distrik Sentani, Sabtu (22/11/2025).

Ia mengakui banyak fasilitas kesehatan tidak dikelola dengan baik, termasuk peralatan medis yang rusak. Fakhiri berjanji melakukan evaluasi menyeluruh dan mengganti direktur rumah sakit yang berada di bawah kewenangan provinsi. Ia juga telah meminta bantuan Menteri Kesehatan.

Kronologi Ibu Hamil Ditolak Empat Rumah Sakit

Peristiwa tragis itu terjadi pada Minggu (16/11/2025) ketika Irene, yang sedang hamil, mengalami kontraksi. Ia dibawa menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari.

Sesampainya di RSUD, Irene tidak segera ditangani meski kondisinya memburuk. Proses pembuatan surat rujukan berjalan lambat. Keluarga kemudian membawa Irene ke RS Dian Harapan dan RSUD Abepura, namun kembali tidak mendapat layanan.

Perjalanan dilanjutkan ke RS Bhayangkara, tempat keluarga diminta membayar uang muka Rp4 juta karena kamar BPJS penuh. Irene meninggal dunia pada Senin (17/11/2025) pukul 05.00 WIT setelah melalui perjalanan panjang tanpa memperoleh penanganan medis yang memadai.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus tersebut dan meminta Kementerian Kesehatan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama di wilayah 3T.

“Jangan sampai ada masyarakat yang tidak tertangani. Ini menjadi perhatian serius, apalagi Presiden sudah melakukan rapat khusus,” kata Puan, Selasa (25/11/2026).

Ketua Kampung Hobong, Abraham Kabey, turut mengungkapkan kekecewaannya. Ia menyebut kejadian itu sangat menyakitkan bagi masyarakat, mengingat Irene ditolak empat rumah sakit.

Gubernur Fakhiri kembali menyampaikan permintaan maaf dan menegaskan bahwa tragedi ini mencerminkan buruknya sistem kesehatan di Papua.

“Saya mohon maaf dan turut berduka. Ini contoh nyata kebodohan dalam pelayanan kesehatan,” ujarnya. (hm16)