Pematangsiantar, MISTAR.ID

Pertamina resmi menaikkan harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi pada 18 April 2026. Kebijakan ini diambil setelah harga minyak dunia mengalami kenaikan signifikan akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

Kenaikan terjadi pada beberapa jenis BBM, di antaranya Pertamax Turbo yang naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter, Dexlite dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, serta Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

Sementara itu, dua produk lainnya yakni Pertamax dan Pertamax Green tidak mengalami perubahan harga dan tetap di level Rp12.300 dan Rp12.900 per liter.

Kebijakan Mengikuti Harga Pasar

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebutkan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi merupakan hal yang wajar karena mengikuti mekanisme pasar global.

“BBM nonsubsidi itu berdasarkan harga pasar,” ujarnya.

Kebijakan tersebut mengacu pada aturan Harga Indeks Pasar (HIP) yang mempertimbangkan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta biaya distribusi.

Dampak ke Ekonomi dan APBN

Ekonom energi dari INDEF, Abra Talattov, menilai penyesuaian harga BBM ini tidak bisa disebut terlambat, namun juga tidak cukup cepat merespons lonjakan harga minyak global.

Menurutnya, dampak paling nyata saat ini adalah tekanan terhadap arus kas badan usaha, termasuk potensi meningkatnya beban kompensasi yang harus ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia menjelaskan bahwa ketika harga BBM nonsubsidi ditahan terlalu lama saat harga minyak dunia naik, maka selisihnya akan menjadi beban fiskal pemerintah melalui mekanisme subsidi dan kompensasi.

Risiko Perubahan Pola Konsumsi BBM

Abra juga menyoroti adanya risiko pergeseran konsumsi masyarakat. Kenaikan harga BBM nonsubsidi yang tidak merata berpotensi mendorong sebagian konsumen beralih ke produk yang lebih murah, bahkan ke BBM subsidi.

“Ada risiko konsumen akan melakukan downtrading, berpindah ke BBM yang lebih murah karena selisih harga makin lebar,” jelasnya.

Jika hal ini terjadi, maka tekanan terhadap BBM subsidi seperti Pertalite dan solar dapat meningkat, yang pada akhirnya membebani APBN.

Perlu Reformasi Subsidi Energi

Untuk mengantisipasi dampak tersebut, pemerintah dinilai perlu mempercepat reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran. Selain itu, penguatan pengawasan distribusi dan digitalisasi pembelian BBM juga dianggap penting untuk mencegah penyalahgunaan.

Tanpa langkah komprehensif, kenaikan harga BBM nonsubsidi dikhawatirkan hanya memindahkan beban fiskal, bukan menguranginya.