Medan, MISTAR.ID

Kebijakan PT Pertamina (Persero) menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi di tengah meningkatnya tensi geopolitik global dinilai sebagai langkah yang tidak terhindarkan. Pengamat ekonomi dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, menyebut kenaikan ini sudah sesuai dengan mekanisme pasar internasional.

Saat ini, harga minyak mentah dunia bertahan di level tinggi, yakni di kisaran 90 dolar AS hingga 113 dolar AS per barel. Angka ini melonjak tajam dibandingkan periode sebelum konflik Iran–AS yang hanya berada di kisaran 60-an dolar AS per barel.

Meski terjadi lonjakan harga yang signifikan—di mana solar nonsubsidi naik lebih dari 64 persen dan Pertamax Turbo naik sekitar 48 persen—Gunawan memprediksi dampaknya terhadap inflasi nasional maupun daerah masih dalam kategori aman.

“Kenaikan harga Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite tidak akan memicu inflasi besar. Dampak inflasi yang ditimbulkan diperkirakan hanya berada di kisaran 0,25 persen hingga 0,35 persen. Transmisi harga ke komoditas lain juga sangat terbatas,” kata Gunawan, Minggu (19/4/2026).

Hal yang justru perlu diwaspadai pemerintah adalah potensi peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi yang harganya lebih stabil. Gunawan mengingatkan perlunya pengawasan ketat terhadap konsumsi Pertamax dan Bio Solar.

“Kenaikan harga bulan ini berpeluang mendorong peningkatan konsumsi Pertalite dan Bio Solar. Isyarat kenaikan BBM nonsubsidi yang lebih dari setengah harga ini menunjukkan bahwa harga keekonomian BBM subsidi saat ini sudah jauh di bawah harga wajar,” ucapnya.

Kondisi ini memberikan tekanan berat pada APBN. Meski Menteri Keuangan telah menjamin harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir tahun, dinamika geopolitik dan pelemahan rupiah membuat ketahanan fiskal pemerintah menjadi rentan.

Gunawan juga menyoroti psikologi masyarakat yang cenderung cemas setiap menjelang awal bulan. Pola penyesuaian harga di awal bulan sering kali memicu aksi pembelian berlebih.

“Masyarakat berpotensi menambah pembelian hanya untuk berjaga-jaga atau mengalami panic buying ringan. Untuk itu, Pertamina maupun pemerintah perlu menjaga narasi yang menenangkan masyarakat agar tidak menimbulkan kepanikan,” ujarnya.

Tekanan terhadap rupiah juga sulit dihindari apabila lembaga pemeringkat internasional menurunkan outlook credit rating Indonesia akibat beban subsidi yang meningkat. Hal ini secara otomatis dapat mendorong kenaikan Harga Pokok Produksi (HPP) BBM subsidi dan semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah.