Jakarta, MISTAR.ID

Badan Gizi Nasional mulai melibatkan penerima manfaat dalam pengawasan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Upaya itu dilakukan melalui peluncuran aplikasi baru bernama Reviu MBG yang resmi diperkenalkan pada Selasa (26/5/2026).

Melalui aplikasi tersebut, penerima program dapat memberikan penilaian langsung terhadap makanan yang diterima setiap hari. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kualitas distribusi dan menu MBG tetap terjaga.

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, mengatakan aplikasi itu dibuat untuk meningkatkan kesadaran seluruh pelaksana program terhadap mutu layanan makanan bergizi.

“Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan awareness perhatian yang sungguh-sungguh pada seluruh SPPG, pengawas gizi, dan mitra,” ujar Sony dikutip dari laman BGN.

Dalam penerapannya, BGN akan menunjuk person in charge (PIC) di tiap lokasi penerima manfaat untuk mengoperasikan aplikasi tersebut. PIC itu berasal dari unsur guru sekolah, pengurus pondok pesantren, hingga kepala posyandu.

Melalui aplikasi Reviu MBG, para PIC diminta memberikan penilaian berdasarkan empat aspek utama, yakni ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa makanan, serta variasi menu dibanding hari sebelumnya.

Sony menjelaskan proses penilaian dilakukan segera setelah makanan diterima sehingga evaluasi dapat berlangsung lebih cepat dan dianggap lebih objektif.

“Ketika makanan datang, langsung dinilai apakah datang tepat waktu atau tidak, aromanya wajar atau tidak, rasanya baik atau tidak, dan apakah menunya variatif dibanding hari sebelumnya,” katanya.

Menurut dia, hasil penilaian nantinya akan menjadi indikator evaluasi atau Key Performance Indicator (KPI) bagi masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

BGN berharap sistem evaluasi berbasis penerima manfaat ini bisa mendorong seluruh pelaksana program lebih serius menjaga kualitas MBG sekaligus mencegah terulangnya persoalan terkait konsumsi makanan.

“Dengan adanya penilaian ini, kami berharap awareness seluruh pelaksana semakin meningkat sehingga kejadian-kejadian menonjol terkait konsumsi MBG tidak terulang kembali,” ujar Sony.

Meski demikian, BGN memastikan aplikasi tersebut pada tahap awal belum digunakan sebagai dasar pemberian sanksi kepada penyedia layanan MBG. Fokus utama pemerintah saat ini masih pada pembentukan budaya evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan secara bertahap.

“Belum ada sanksi. Saat ini fokusnya awareness dulu. Kalau awareness sudah meningkat, diharapkan tidak perlu sampai ada sanksi,” katanya.

Selain aplikasi penilaian, BGN juga tengah menyiapkan dashboard pemantauan yang nantinya bisa diakses masyarakat. Melalui sistem itu, publik disebut dapat melihat data tingkat keterlambatan distribusi hingga kualitas makanan MBG di berbagai daerah.

“InsyaAllah dua minggu ke depan masyarakat sudah bisa melihat persentase keterlambatan, persentase aroma baik atau tidak baik melalui dashboard,” ucap Sony. (hm20)