KPU Sebut Sengketa Syarat Pendidikan Gibran Bukan Kewenangan MK, Tapi Bawaslu

Jakarta, MISTAR.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 pada Rabu (23/9/2026). Dalam sidang tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai permohonan yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka bukan merupakan sengketa hasil pemilu yang menjadi kewenangan MK.

Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan sejumlah pihak, termasuk Denny Indrayana, KIPP, Partai Ummat, serta sejumlah perseorangan. Perkara tersebut mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam jawabannya, KPU berpendapat dalil para Pemohon lebih berkaitan dengan sengketa proses pemilu. Menurut KPU, mekanisme penyelesaiannya berada dalam kewenangan Bawaslu.

"Para Pemohon meyakini bahwa MK berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa mengenai calon wakil presiden tahun 2024 atas nama Gibran Rakabuming Raka yang menurut Para Pemohon diduga tidak memenuhi syarat pendidikan," kata Saleh, kuasa hukum KPU, dalam persidangan di MK.

KPU Persoalkan Kewenangan MK

KPU juga mempersoalkan permohonan yang diajukan pada September 2026 tersebut karena hasil Pemilu 2024 telah ditetapkan jauh sebelumnya.

Menurut KPU, hasil Pemilu 2024 ditetapkan pada 20 Maret 2024. Berdasarkan ketentuan yang dirujuk KPU, permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden diajukan paling lambat tiga hari setelah penetapan hasil pemilu.

KPU menyebut permohonan perkara ini baru diajukan pada 10 September 2026. Dalam catatan resmi MK, permohonan memang tercatat diajukan pada tanggal tersebut dan kemudian diregistrasi dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

KPU juga menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Menurut KPU, kewenangan mengajukan sengketa hasil pilpres diberikan secara khusus kepada pasangan calon peserta pemilu berdasarkan ketentuan UU MK dan UU Pemilu.

KPU Nyatakan Dokumen Pendidikan Gibran Telah Diverifikasi

Selain mempersoalkan kewenangan dan kedudukan hukum, KPU memberikan penjelasan mengenai dokumen persyaratan pencalonan Gibran.

Melalui kuasa hukumnya, Jufaldi, KPU menyatakan telah menerima dan melakukan verifikasi dokumen persyaratan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Oktober 2023.

KPU merujuk Berita Acara Nomor 1589/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam dokumen tersebut, KPU menyatakan persyaratan yang diserahkan Gibran telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi ketentuan.

KPU juga merujuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 mengenai surat keterangan penyetaraan yang memiliki nilai yang sama dengan ijazah jenjang pendidikan yang disetarakan.

"Dalil Pemohon yang mempersoalkan pemenuhan persyaratan pendidikan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa pencalonan yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku," ujar Jufaldi.

Pihak Terkait: Sengketa Pendidikan Bukan PHPU

Pandangan serupa disampaikan Tim Hukum Militan Gerakan Bersama Rakyat (Militan Gibran 08 Nusantara) selaku Pihak Terkait.

Kuasa hukum Pihak Terkait, Tri Sandhi Wibisono, menyatakan PHPU Presiden dan Wakil Presiden pada dasarnya berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu. Menurutnya, objek PHPU adalah penetapan perolehan suara yang dilakukan KPU.

Pihak Terkait menilai persoalan mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat pendidikan calon wakil presiden merupakan persoalan pada tahapan pencalonan. Karena itu, mereka berpendapat mekanisme penyelesaiannya berada dalam ranah sengketa proses pemilu.

MK sendiri mencatat bahwa para Pemohon sejak awal mengajukan dalil mengenai keabsahan syarat pendidikan Gibran dan meminta Mahkamah memeriksa konsekuensi hukumnya terhadap pencalonan serta pelantikan Gibran sebagai wakil presiden.

Bawaslu Akui Tak Ada Laporan soal Syarat Pendidikan Gibran

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyatakan tidak terdapat laporan maupun temuan dugaan pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan Pemilu 2024.

Bawaslu juga menyebut tidak ada permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan syarat pendidikan calon wakil presiden tersebut.

Namun, Bagja menyampaikan Bawaslu sempat menghadapi persoalan akses terhadap data dan dokumen dalam Sistem Informasi Pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Silon PWP) KPU.

Menurut Bagja, Bawaslu telah mendapatkan pengaktifan akses, tetapi saat mencoba masuk ke sistem muncul pemberitahuan bahwa akun tidak memiliki akses untuk login.

Bawaslu kemudian mengadukan persoalan tersebut kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Perkara itu diputus melalui Putusan DKPP Nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023 pada 25 Oktober 2023.

Hakim MK Soroti PKPU soal Pendidikan dari Luar Negeri

Dalam persidangan, Wakil Ketua MK Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih turut menggali penerapan aturan mengenai dokumen pendidikan dari luar negeri.

Saldi mempertanyakan apakah ketentuan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengenai bukti kelulusan pendidikan menengah dari sekolah di luar negeri juga pernah diatur dalam PKPU pada pemilu sebelumnya.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin menjawab bahwa ketentuan tersebut belum ada dalam PKPU pemilihan presiden sebelumnya.

"Ini memang dibuat untuk tahun 2024 ya?" tanya Saldi.

"Ya," jawab Afifuddin.

Pertanyaan tersebut menjadi salah satu bagian yang digali majelis hakim dalam pemeriksaan perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran.

Perkara Masih Berproses di MK

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 masih berada dalam proses pemeriksaan di MK. Setelah mendengar jawaban KPU, keterangan Bawaslu, serta Pihak Terkait, Ketua MK Suhartoyo menyatakan para pihak masih dapat menyampaikan tambahan keterangan secara tertulis.

Selanjutnya, majelis hakim akan membahas perkara tersebut dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

Dalam permohonannya, para Pemohon meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan sebagai calon wakil presiden, membatalkan penetapan pencalonannya, hingga membatalkan pelantikannya sebagai wakil presiden. Permohonan tersebut merupakan dalil dan petitum para Pemohon, bukan putusan MK.