Ina Liem Tegas Tak Cabut Kesaksian soal Ijazah Gibran di MK, Kini Dilaporkan ke Polisi

Ina Liem menyampaikan keterangan pers melalui video di akun Instagram miliknya terkait posisinya sebagai saksi ahli dalam sidang Mahkamah Konstitusi. (foto ilustrasi:nanobanana2/mistar)
Pematangsiantar, MISTAR.ID (20/11/2026) — Konsultan pendidikan Ina Setiawati Liem atau Ina Liem menegaskan tidak akan mencabut keterangan ahli yang disampaikannya dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka. Sikap tersebut tetap dipertahankannya meski kini dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemberian keterangan palsu di bawah sumpah.
Laporan tersebut dilayangkan advokat Subhan Palal pada 26 Oktober 2026. Subhan mempersoalkan keterangan Ina saat menjadi ahli pendidikan dalam persidangan MK pada 1 Oktober 2026.
Melalui video yang diunggah di akun Instagram miliknya pada Kamis (19/11/2026), Ina menegaskan keterangannya diberikan berdasarkan keahlian profesional dan sumber informasi yang digunakan.
"Saya tidak mencabut keterangan ahli yang telah saya sampaikan di Mahkamah Konstitusi. Saya mempertanggungjawabkan keterangan tersebut berdasarkan keahlian profesional dan sumber informasi yang saya gunakan," ujar Ina.
Ia juga menegaskan bahwa dokumen yang menjadi rujukannya adalah siaran pers resmi Management Development Institute of Singapore (MDIS), bukan ijazah SMA asli Gibran.
"Dan jelas, yang saya sebutkan adalah press release resmi MDIS, bukan ijazah asli Gibran Rakabuming Raka," tegasnya.
Siapa Ina Liem? Profil dan Rekam Jejak Konsultan Pendidikan
Ina Setiawati Liem dikenal sebagai konsultan pendidikan yang berpengalaman dalam bidang pendidikan internasional, pemilihan jurusan kuliah, dan pengembangan karier.
Ina merupakan lulusan RMIT University, Australia. Ia menempuh pendidikan Diploma Desain Interior pada 1994–1995, kemudian melanjutkan studi Administrasi Bisnis hingga meraih gelar sarjana pada 1999.
Dalam perjalanan kariernya, Ina pernah menjadi perwakilan RMIT University untuk Indonesia pada 2004 dan La Trobe University pada 2008.
Ia juga mengembangkan platform Jurusanku untuk membantu calon mahasiswa memperoleh informasi dan menentukan pilihan pendidikan tinggi. Selain itu, Ina aktif menjadi narasumber seminar pendidikan dan terlibat dalam kegiatan konsultasi melalui Choice Education Group serta Indonesian Education Monitoring Centre (IEMC).
Latar belakang tersebut menjadi bagian dari kompetensi yang dibawanya ketika dihadirkan sebagai ahli pendidikan luar negeri dalam persidangan MK.
Peran Ina Liem dalam Polemik Ijazah Gibran di MK
Nama Ina menjadi sorotan setelah dihadirkan sebagai ahli pendidikan luar negeri dalam sidang MK yang membahas persyaratan pendidikan Gibran.
Dalam persidangan pada 1 Oktober 2026, Ina menjelaskan riwayat pendidikan Gibran di luar negeri, termasuk program pendidikan di Singapura dan Australia hingga Advanced Diploma dari MDIS.
Ia juga memaparkan informasi mengenai pendidikan sarjana Gibran di University of Bradford, Inggris.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah dokumen Advanced Diploma MDIS. Ina menjelaskan bahwa rujukannya berasal dari publikasi resmi institusi tersebut.
Namun, perlu dibedakan bahwa dokumen Advanced Diploma bukan ijazah SMA asli. Ina sendiri menegaskan tidak pernah mengklaim telah memeriksa atau memegang ijazah SMA asli Gibran.
Persoalan ini kemudian berkembang menjadi perdebatan mengenai perbedaan antara riwayat pendidikan luar negeri, pengakuan kualifikasi akademik, dan persyaratan administratif penyetaraan pendidikan di Indonesia.
Mengapa Ina Liem Dilaporkan Subhan Palal ke Polisi?
Pelaporan terhadap Ina dilakukan oleh advokat Subhan Palal, yang sebelumnya mempersoalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran melalui jalur hukum.
Subhan menilai keterangan Ina dalam persidangan MK bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang disebutnya telah berkekuatan hukum tetap.
Menurut Subhan, penjelasan Ina berpotensi membentuk opini masyarakat seolah-olah Gibran telah memenuhi persyaratan pendidikan yang dipersoalkan.
Sebelum membuat laporan polisi, Subhan mengaku telah melayangkan somasi kepada Ina pada 12 Oktober 2026. Ia meminta Ina mencabut keterangannya dalam waktu 5 x 24 jam.
Namun, karena permintaan tersebut tidak dipenuhi, Subhan kemudian menempuh jalur hukum.
Laporan itu tercatat di Polda Metro Jaya dengan nomor LP/B/8115/X/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 26 Oktober 2026.
Subhan menduga Ina memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Ia menyebut Pasal 242 KUHP sebagai dasar dugaan tersebut, meskipun sejumlah pemberitaan lain menyebut Pasal 373 KUHP.
Dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum dan belum merupakan penetapan bahwa Ina melakukan tindak pidana.
Respons Polisi: Pelapor Diminta Lengkapi Bukti
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan laporan terhadap Ina Liem.
Pada Kamis (19/11/2026), Subhan datang ke Polda Metro Jaya untuk mengikuti gelar perkara awal terkait laporan tersebut.
Budi menjelaskan, penyelidik belum meminta klarifikasi lebih lanjut karena pelapor masih harus melengkapi bukti permulaan.
Polisi memastikan laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Dengan demikian, hingga 20 November 2026, penanganan laporan tersebut masih berada dalam tahap awal. Belum ada kesimpulan penyidik yang menyatakan Ina terbukti memberikan keterangan palsu.
Ina Liem Bertahan, Proses Hukum Masih Berjalan
Penolakan Ina untuk mencabut keterangannya memperlihatkan perbedaan pandangan antara dirinya dan Subhan dalam menilai kesaksian ahli di persidangan MK.
Ina berpendapat bahwa penjelasannya diberikan dalam kapasitas profesional sebagai konsultan pendidikan dan didasarkan pada sumber informasi resmi MDIS. Sementara Subhan mempersoalkan substansi keterangan tersebut karena dinilai bertentangan dengan putusan MA.
Kasus ini sekaligus mengangkat persoalan penting mengenai batas antara pendapat ahli, pembuktian dokumen pendidikan, dan tanggung jawab hukum atas keterangan di bawah sumpah.
Pada akhirnya, laporan polisi tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana. Kebenaran tuduhan terhadap Ina Liem tetap harus diuji melalui bukti dan proses hukum yang berlaku.
(Suara/CNN/Tirto/detikNews/Komdigi/CekFaktaTempo/hm27)

