Friday, November 20, 2026
NASIONAL

Geger! Satgas PKH Cabut Izin PT RAPP 338 Ribu Hektare di Riau, Ada Temuan Sawit dan Tambang

Mistar.idJumat, 20 November 2026 pukul 16.42 WIB
geger_satgas_pkh_cabut_izin_pt_rapp_338_ribu_hektare_di_riau_ada_temuan_sawit_dan_tambang

Geger! Satgas PKH Cabut Izin PT RAPP 338 Ribu Hektare di Riau, Ada Temuan Sawit dan Tambang

Pematangsiantar, MISTAR.ID (20/11/2026) — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau. Keputusan ini diambil setelah ditemukan sejumlah persoalan pemanfaatan kawasan hutan, mulai dari perkebunan kelapa sawit, bukaan tambang tanpa izin, hingga kerusakan kawasan lindung.

Pencabutan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 pada 19 November 2026 dan diumumkan Satgas PKH pada Jumat (20/11/2026).

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyampaikan bahwa penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengambil kembali penguasaan kawasan hutan yang dinilai bermasalah.

Luas 338.536 hektare yang izinnya dicabut setara sekitar 3.385 kilometer persegi. Dengan keputusan tersebut, kegiatan pemanfaatan hutan berdasarkan PBPH yang dicabut harus dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara.

Apa Itu Satgas PKH dan Mengapa Dibentuk?

Satgas PKH merupakan satuan tugas pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Satgas ini bertugas menertibkan pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai ketentuan, termasuk melalui penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, dan pemulihan aset negara.

Pembentukannya dilatarbelakangi persoalan penguasaan serta pemanfaatan kawasan hutan oleh berbagai kegiatan usaha yang berpotensi melanggar aturan, seperti perkebunan dan pertambangan tanpa izin.

Melalui Satgas PKH, pemerintah berupaya memperkuat pengawasan dan mengembalikan pengelolaan kawasan hutan sesuai fungsi serta ketentuan hukum yang berlaku.

Mengenal PT RAPP, Perusahaan Industri Kehutanan di Riau

PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) merupakan perusahaan industri kehutanan yang bergerak dalam produksi bubur kertas (pulp) dan kertas. Perusahaan ini beroperasi di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, dan merupakan bagian dari APRIL Group di bawah kelompok usaha Royal Golden Eagle (RGE) milik pengusaha Sukanto Tanoto.

PT RAPP mulai beroperasi di Pangkalan Kerinci pada 1993. Kegiatan usahanya berkaitan dengan pengelolaan hutan tanaman industri (HTI), produksi pulp, serta pengolahan kertas untuk pasar domestik dan internasional.

Berdasarkan data perusahaan, areal kerja PT RAPP mencapai sekitar 338.536 hektare berdasarkan SK PBPH Nomor SK.827/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tertanggal 21 September 2021.

Pencabutan izin tersebut menjadi sorotan karena menyangkut perusahaan dengan skala industri besar dan keterkaitan ekonomi yang luas di Riau.

Mengapa Izin PT RAPP Dicabut? Ini Temuan Satgas PKH

Satgas PKH mengungkap sejumlah temuan yang menjadi perhatian dalam penertiban areal kerja PT RAPP.

Salah satunya adalah keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare di dalam areal perizinan. Temuan ini memunculkan persoalan mengenai kesesuaian pemanfaatan lahan dengan izin kehutanan yang berlaku.

Selain itu, ditemukan bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare. Aktivitas tersebut berpotensi mengakibatkan perubahan bentang alam, kerusakan tutupan vegetasi, hingga gangguan terhadap lingkungan.

Satgas juga mengungkap kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare. Kawasan lindung memiliki fungsi ekologis penting, mulai dari menjaga tata air hingga melindungi keanekaragaman hayati.

Persoalan lainnya adalah kebakaran lahan gambut yang berulang. Kebakaran gambut dapat melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar, merusak ekosistem, serta menimbulkan kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat.

Satgas PKH turut menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berkaitan dengan kelestarian habitat gajah Sumatera.

Meski demikian, rincian mengenai identitas pengelola perkebunan sawit, pelaku pertambangan, titik kebakaran, serta hubungan masing-masing aktivitas dengan PT RAPP masih memerlukan penjelasan dan verifikasi lebih lanjut.

Bagaimana Kronologi Pencabutan Izin PT RAPP?

Penertiban kawasan hutan melalui Satgas PKH berawal dari pembentukan satuan tugas berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 pada 21 Januari 2025.

Sementara itu, dasar perizinan PT RAPP tercatat melalui SK PBPH Nomor SK.827/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 yang diterbitkan pada 21 September 2021.

Dalam proses penertiban, Satgas PKH mengidentifikasi berbagai persoalan pemanfaatan kawasan hutan di dalam areal perizinan perusahaan.

Hasil penertiban tersebut kemudian menjadi dasar pemerintah mengambil tindakan administratif terhadap PBPH PT RAPP.

Puncaknya, Menteri Kehutanan menetapkan Keputusan Nomor 971 Tahun 2026 pada 19 November 2026. Sehari kemudian, 20 November 2026, Satgas PKH mengumumkan pencabutan izin dan melaksanakan penertiban di lapangan melalui pemasangan plang.

Adapun tanggal awal pemeriksaan, tahapan audit, serta proses penyusunan rekomendasi pencabutan belum dijelaskan secara terperinci dalam informasi publik yang tersedia.

Bagaimana Tanggapan PT RAPP?

Menanggapi keputusan pemerintah, PT RAPP melalui Corporate Communication menyatakan telah menerima informasi mengenai pencabutan izin dan masih menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut dari otoritas terkait.

Perusahaan menyatakan menghormati kewenangan pemerintah dan akan berkomunikasi secara konstruktif dengan pihak berwenang.

PT RAPP juga menyoroti dampak keputusan tersebut terhadap tenaga kerja dan kegiatan ekonomi daerah. Perusahaan menyebut sekitar 41.000 pekerja berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, serta memiliki hubungan usaha dengan berbagai pemasok dan pelaku usaha lokal.

Selain itu, perusahaan mengklaim telah berkontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau sepanjang 2016–2025 dan menginvestasikan sekitar Rp970 miliar untuk program pemberdayaan masyarakat selama 10 tahun terakhir.

Angka tersebut merupakan keterangan perusahaan yang masih perlu dibedakan dari hasil verifikasi independen.

Apakah Pencabutan Izin Berarti PT RAPP Langsung Tutup?

Pencabutan PBPH tidak otomatis berarti seluruh badan hukum PT RAPP dibubarkan atau seluruh fasilitas industrinya langsung ditutup.

Keputusan pemerintah secara khusus menyangkut izin pemanfaatan hutan seluas 338.536 hektare. Konsekuensinya, kegiatan yang menggunakan dasar izin tersebut harus dihentikan sesuai keputusan pencabutan.

Namun, status badan hukum perusahaan, fasilitas industri pengolahan, hubungan kerja, serta keberlanjutan kegiatan usaha lainnya merupakan persoalan berbeda yang membutuhkan kejelasan hukum lebih lanjut.

Pemerintah juga perlu memastikan nasib pekerja, pemasok, dan masyarakat yang selama ini bergantung pada kegiatan ekonomi perusahaan.

Nasib 338 Ribu Hektare Hutan Riau Jadi Sorotan

Pencabutan izin PT RAPP bukan hanya menyangkut persoalan administrasi perusahaan, tetapi juga masa depan pengelolaan kawasan hutan di Riau.

Setelah kembali berada dalam penguasaan negara, kawasan tersebut membutuhkan pengelolaan yang transparan dan terukur, terutama pada wilayah yang terindikasi mengalami kerusakan lingkungan.

Pemulihan fungsi gambut, rehabilitasi kawasan lindung, pengendalian kebakaran, serta perlindungan habitat gajah Sumatera menjadi sejumlah agenda penting yang perlu diperhatikan pemerintah.

Selain itu, publik membutuhkan keterbukaan mengenai peta areal yang dicabut, hasil pemeriksaan pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab, dan rencana pengelolaan kawasan selanjutnya.

Pada akhirnya, keberhasilan penertiban tidak cukup diukur dari pencabutan izin dan pemasangan plang di lapangan. Pemerintah juga harus memastikan kawasan hutan benar-benar terlindungi, kerusakan lingkungan dipulihkan, dan kepentingan masyarakat sekitar tetap diperhatikan.

Pertanyaan besarnya, mampukah pemerintah mengembalikan fungsi ekologis 338.536 hektare kawasan hutan tersebut sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan tanpa mengabaikan nasib masyarakat dan pekerja di Riau?

(AntaraNews/SatgasPKH/Katadata/BPK/APRILGroup/hm27)