Megawati Sentil Buzzer, Singgung Penyadapan, hingga Tolak Masuk Pemerintahan

Megawati Soekarnoputri. (foto:merah putih/mistar)
Pematangsiantar, MISTAR.ID (20/11/2026) — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melontarkan kritik tajam terhadap fenomena buzzer politik, dugaan penyadapan, hingga persoalan demokrasi di Indonesia. Presiden kelima RI itu juga menegaskan pilihannya untuk tetap berada di luar pemerintahan meski mengaku pernah mendapat tawaran bergabung.
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat memberikan orasi ilmiah dalam Sidang Terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Kamis (19/11/2026), di Graha Ronatama, Depok, Jawa Barat.
Dalam forum wisuda S1 XIX dan S2 XII Tahun Akademik 2026/2027 itu, Megawati menyoroti sejumlah persoalan kebangsaan, mulai dari kebebasan berpendapat, profesionalisme aparat penegak hukum, korupsi, hingga pentingnya menjaga demokrasi.
Sejumlah tokoh turut hadir, di antaranya Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara Ermaya Suradinata, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning, serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.
Megawati Minta DPR Atur Buzzer Politik
Salah satu sorotan utama Megawati adalah maraknya aktivitas buzzer politik yang dinilai berpotensi merusak kualitas demokrasi dan memecah belah masyarakat.
Ia bahkan meminta DPR RI mempertimbangkan pembentukan aturan hukum untuk mengatur aktivitas buzzer.
"Saya mengatakan ke DPR, harus dibuat hukum bagi mereka yang buzzer-buzzer," ujar Megawati.
Ia juga mengingatkan agar profesi jurnalis tidak disamakan dengan buzzer. Menurutnya, wartawan memiliki tanggung jawab profesional dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Megawati mengaku pernah menantang para buzzer untuk bertemu dan berdebat secara terbuka. Namun, tantangan tersebut disebutnya tidak mendapat respons seperti yang diharapkan.
Singgung Penyadapan, Megawati Pertanyakan Profesionalisme Aparat
Selain buzzer, Megawati turut menyoroti persoalan dugaan penyadapan ilegal. Ia mempertanyakan praktik penyadapan yang dinilai berpotensi melanggar hak privasi dan kebebasan warga negara.
Dalam kritiknya, Megawati mengingatkan kembali peran sejarahnya dalam proses pemisahan Polri dari ABRI sebagai bagian dari reformasi kelembagaan.
"Lho kok beraninya coba menyadap?" ungkapnya.
Ia mempertanyakan profesionalisme aparat dan mengingatkan bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus berlandaskan aturan yang jelas.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena menyangkut akuntabilitas institusi negara dan perlindungan hak masyarakat. Meski demikian, kritik tersebut perlu dibedakan dari pembuktian hukum mengenai dugaan penyadapan ilegal.
Megawati Tegaskan Menolak Masuk Pemerintahan
Di hadapan peserta acara, Megawati juga menegaskan sikap politiknya untuk tidak bergabung dalam pemerintahan.
Ia mengaku pernah mendapat tawaran masuk pemerintahan, tetapi memilih tetap berada di luar.
"Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja," tegasnya.
Sikap tersebut sejalan dengan pilihan politik PDI Perjuangan untuk tidak menempatkan kadernya dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Megawati sebelumnya juga telah menyampaikan langsung kepada Prabowo bahwa partainya memilih berada di luar pemerintahan dan menjalankan peran sebagai penyeimbang.
Dalam sistem presidensial, posisi di luar kabinet bukan berarti menolak seluruh kebijakan pemerintah. Partai politik tetap dapat menjalankan fungsi pengawasan, menyampaikan kritik, serta menawarkan alternatif kebijakan melalui jalur politik dan parlemen.
Megawati Tolak Wacana Presiden Tiga Periode
Dalam orasi yang sama, Megawati kembali menyinggung wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Ia menegaskan tidak menyetujui gagasan tersebut. Sikap ini sekaligus memperlihatkan konsistensinya dalam menolak perubahan masa jabatan presiden yang bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan.
Megawati juga menyoroti persoalan korupsi dan kemiskinan. Menurutnya, pemerintah harus tetap mengutamakan kepentingan rakyat daripada terjebak dalam perebutan kekuasaan.
Siapa Megawati Soekarnoputri? Profil dan Rekam Jejak Politik
Megawati Soekarnoputri merupakan Presiden kelima Republik Indonesia yang menjabat pada 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Ia lahir di Yogyakarta pada 23 Januari 1947 dan merupakan putri Presiden pertama RI Soekarno dan Fatmawati.
Perjalanan politik Megawati dimulai ketika terpilih sebagai anggota DPR dan MPR pada 1987 melalui Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Pada 1993, ia terpilih sebagai Ketua Umum PDI. Kepemimpinannya kemudian menghadapi konflik internal partai yang mencapai puncak dalam peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli.
Setelah Reformasi 1998, Megawati menjadi tokoh sentral pendirian dan perkembangan PDI Perjuangan.
Pada 1999, ia terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid. Dua tahun kemudian, tepatnya 23 Juli 2001, Megawati dilantik menjadi Presiden RI menggantikan Abdurrahman Wahid.
Selama pemerintahannya, sejumlah agenda reformasi kelembagaan berkembang, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UU Nomor 30 Tahun 2002 dan Mahkamah Konstitusi melalui UU Nomor 24 Tahun 2003.
Setelah masa kepresidenannya berakhir pada 2004, Megawati tetap aktif dalam politik nasional dan mempertahankan posisinya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.
Demokrasi dan Pengawasan Kekuasaan Jadi Pesan Utama
Rangkaian pernyataan Megawati dalam orasi STIPAN memperlihatkan perhatiannya terhadap kualitas demokrasi, kebebasan berpendapat, profesionalisme aparat, dan pengawasan kekuasaan.
Kritik terhadap buzzer, pertanyaan mengenai penyadapan, serta pilihannya berada di luar pemerintahan menjadi bagian dari sikap politik yang kembali menarik perhatian publik.
Sebagai mantan presiden sekaligus pimpinan partai politik besar, Megawati masih memiliki pengaruh dalam dinamika politik nasional.
Kini, tantangan bagi seluruh kekuatan politik bukan sekadar menentukan posisi di dalam atau di luar pemerintahan, melainkan membuktikan komitmen terhadap demokrasi, supremasi hukum, dan kepentingan rakyat.
(MerahPutih/RMOL/Kompas/KepustakaanPresiden/MuseumKepresidenan/detikNews/hm27)

