UU Perampasan Aset Disahkan, Pengamat Sebut Bukti Kegagalan KPK

Pengamat politik, Shohibul Anshor Siregar. (Foto: LPM Teropong UMSU/Mistar)
Medan, MISTAR.ID (20/11/2026) – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026) menjadi sorotan publik.
Pengamat politik, Shohibul Anshor Siregar, mengatakan lahirnya undang-undang tersebut justru mencerminkan kegagalan sistem penegakan hukum yang ada, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"KPK sendiri tidak mampu mencapai apa pun. Padahal, jika lembaga tersebut berfungsi sebagaimana mestinya, Indonesia tidak akan membutuhkan undang-undang baru,” ujarnya kepada Mistar saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).
Ia menegaskan, sejumlah figur yang pernah menduduki jabatan di KPK tidak mencerminkan perilaku yang semestinya ditunjukkan oleh pejabat antikorupsi. Menurutnya, komisioner yang seharusnya bertugas memberantas korupsi justru terseret persoalan hukum dan dugaan penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi.
“Ironisnya, justru sosok-sosok seperti Lili Pintauli Siregar (mantan komisioner KPK) dan Firli Bahuri (mantan ketua KPK) menunjukkan bahwa KPK bisa digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan kekayaan atau bahkan sebagai alat untuk melakukan pemerasan," ucapnya.
Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) itu menilai, fakta tersebut menjadi gambaran lemahnya integritas kelembagaan badan-badan antikorupsi di Indonesia.
“Ketika lembaga yang seharusnya berada di garda terdepan dalam pemberantasan korupsi justru tercoreng oleh praktik-praktik yang seharusnya mereka lawan, optimisme terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset pun memudar secara signifikan,” katanya.
Ia juga mempertanyakan bagaimana UU Perampasan Aset dapat diimplementasikan secara optimal. Menurutnya, prinsip-prinsip Pancasila seharusnya menjadi landasan dalam penerapan hukum, bukan justru diabaikan.
"Bagaimana mungkin kita membayangkan UU Perampasan Aset dapat diterapkan secara adil dan efektif? Bukankah prinsip-prinsip Pancasila saja sering diabaikan oleh banyak orang Indonesia? Jika nilai-nilai dasar bangsa ini kerap dilanggar, bagaimana mungkin instrumen hukum baru dapat berfungsi tanpa dikompromikan oleh kepentingan-kepentingan tertentu?” tegasnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa secara normatif, undang-undang ini merupakan terobosan penting, terutama melalui mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (non-conviction-based forfeiture).
Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada integritas para pejabat dan lembaga yang diberi tugas untuk melaksanakannya.
"Selama budaya korupsi masih mengakar kuat dan lembaga-lembaga pengawas itu sendiri terkadang justru menjadi bagian dari masalah, undang-undang yang disusun dengan sebaik apa pun hanya akan menjadi macan kertas belaka,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa upaya negara untuk menguasai kembali aset yang berasal dari tindak pidana tidak cukup dilakukan dengan menambah regulasi. Sebaliknya, diperlukan pembenahan dan pembersihan sistem penegakan hukum dari dalam.

