Friday, November 20, 2026
MEDAN

FSPMI Tuntut UMP Sumut 2027 Rp3,85 Juta, Tolak Usulan Kenaikan 5,61 Persen

Mistar.idJumat, 20 November 2026 pukul 18.11 WIB
fspmi_tuntut_ump_sumut_2027_rp385_juta_tolak_usulan_kenaikan_561_persen

DPW FSPMI Sumut saat menggelar aksi demonstrasi menuntut kenaikan upah. (Foto: Dok. FSPMI Sumut/Mistar)

Medan, MISTAR.ID (20/11/2026) – Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Sumatera Utara (Sumut) menuntut Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut 2027 ditetapkan sebesar Rp3,85 juta sesuai perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) buruh.

FSPMI juga menolak usulan kenaikan UMP yang dinilai masih terlalu rendah. Bahkan, organisasi tersebut mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Ketua DPW FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo, mengatakan tuntutan tersebut mengacu pada data KHL buruh yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Ketenagakerjaan, serta ketentuan dalam Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026.

Ia menyebutkan, nilai KHL yang menjadi acuan berada di kisaran Rp3.853.308 atau dapat disesuaikan melalui kesepakatan Dewan Pengupahan.

“Artinya kita meminta agar kenaikan UMP Sumut sesuai KHL kaum buruh Sumut. Jika tidak, maka terjadi disparitas upah yang jauh antara KHL dengan UMP Sumut nantinya,” katanya didampingi Sekretaris DPW FSPMI Sumut, Dedek Cahyadi, Jumat (20/11/2026).

Menurut Willy, apabila Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) Sumut hanya menggunakan formula inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu dengan nilai alfa tertinggi 1,0, proyeksi UMP hanya berada di kisaran Rp3,47 juta hingga Rp3,5 juta.

Angka tersebut dihitung berdasarkan UMP Sumut 2026 sebesar Rp3.228.971 dan dinilai masih jauh dari kebutuhan hidup layak buruh.

“Kalau menggunakan alfa terendah disparitasnya kejauhan, selisihnya bisa mencapai 400 ribuan. Sementara buruh harus memenuhi kebutuhan hidup layak seperti sandang, pangan dan papan. Belum lagi biaya pendidikan anak-anaknya,” ucap Willy.

Ia juga mengungkapkan informasi yang beredar bahwa Depeda Sumut akan merekomendasikan kenaikan UMP menggunakan formula indeks tertentu dengan nilai alfa 0,645. Skema tersebut diperkirakan menghasilkan kenaikan sekitar 5,61 persen atau menjadikan UMP Sumut 2027 sebesar Rp3.409.950.

Willy menyebutkan, perwakilan FSPMI di Depeda menolak menandatangani rekomendasi tersebut karena dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja.

“Sangat miris, kami tegaskan perwakilan Depeda dari FSPMI Sumut menolak tanda tangan pada rapat tersebut dan meminta UMP Sumut harus dihitung berdasarkan formula KHL buruh di Sumut,” tuturnya.

Penetapan UMP Sumut 2027 dijadwalkan ditandatangani Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, paling lambat Sabtu (21/11/2026).

Willy berharap Gubernur Sumut dapat mengembalikan atau menolak rekomendasi Depeda apabila dinilai belum berpihak pada pemenuhan kebutuhan hidup layak pekerja.

Ia menegaskan, FSPMI akan menggelar aksi unjuk rasa apabila UMP Sumut 2027 hanya mengalami kenaikan sebesar 5,61 persen.

“Penetapan UMP Sumut selalu berpihak pada pengusaha saja. Semua perwakilan Depeda terlihat kompak untuk memiskinkan kaum buruh. Kami akan lawan, kami akan gelar aksi jika Pak Bobby menandatangani UMP murah tersebut,” katanya.