Friday, November 20, 2026
NASIONAL

Upah Minimum 2027 Segera Ditetapkan, Ini Formula Kenaikan dan Batas Waktunya

Mistar.idJumat, 20 November 2026 pukul 15.58 WIB
upah_minimum_2027_segera_ditetapkan_ini_formula_kenaikan_dan_batas_waktunya

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pedoman penghitungan upah minimum kepada seluruh gubernur di Indonesia (Foto: Dokumen Kemnaker/Mistar)

Pematangsiantar, MISTAR.ID (20/11/2026) — Penetapan Upah Minimum 2027 memasuki tahap krusial. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah mengirimkan pedoman penghitungan kepada seluruh gubernur di Indonesia. Dalam pedoman tersebut, pemerintah menegaskan bahwa penentuan upah minimum harus mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta kondisi ketenagakerjaan di masing-masing daerah.

Gubernur diminta segera berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan untuk merumuskan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 sesuai ketentuan yang berlaku.

Pedoman itu tertuang dalam surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.

“Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan,” kata Yassierli dalam siaran pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Rabu (18/11/2026).

Formula Upah Minimum 2027 Mengacu Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Pedoman penghitungan tersebut merupakan tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur sejumlah ketentuan mengenai pengupahan.

Bagi provinsi maupun kabupaten/kota yang telah memiliki UMP atau UMK pada 2026, penghitungan upah minimum tahun depan menggunakan formula penyesuaian dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Formula tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (α). Pemerintah menetapkan rentang nilai alfa sebesar 0,50 hingga 1 sebagai salah satu komponen penentu penyesuaian upah minimum.

Menurut Yassierli, nilai alfa menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya harus mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha, perbandingan upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan.

Penetapan nilai alfa menjadi kewenangan Dewan Pengupahan Provinsi untuk penghitungan UMP. Sementara itu, penghitungan UMK melibatkan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

Dengan mekanisme tersebut, rekomendasi besaran upah diharapkan mencerminkan karakteristik ekonomi dan kondisi pasar kerja setiap daerah.

Data KHL 2026 Jadi Acuan Penghitungan

Selain inflasi dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah menetapkan data KHL 2026 sebagai dasar penghitungan Upah Minimum 2027.

KHL tingkat provinsi digunakan sebagai acuan penentuan UMP, sedangkan data KHL kabupaten/kota menjadi dasar penghitungan UMK.

Data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dihitung menggunakan metodologi akademis. Penggunaannya bertujuan memastikan penetapan upah minimum turut memperhatikan kebutuhan riil pekerja/buruh beserta keluarganya untuk hidup layak.

Pemerintah menggabungkan indikator KHL, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan agar kebijakan pengupahan tetap menjaga daya beli pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha.

Gubernur Wajib Tetapkan UMP dan UMSP

Dalam pedoman tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Selain itu, gubernur dapat menetapkan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) apabila persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi.

Penetapan upah minimum sektoral harus berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor yang ditetapkan sebagai sektor unggulan wajib memiliki karakteristik, keahlian, atau risiko kerja yang berbeda dibandingkan sektor lainnya.

Ketentuan tersebut juga mencakup pekerjaan dengan tuntutan lebih berat maupun yang membutuhkan spesialisasi tertentu.

Ini Jadwal Penetapan Upah Minimum 2027

Pemerintah turut menetapkan tenggat waktu bagi kepala daerah untuk menyelesaikan penetapan seluruh jenis upah minimum 2027.

Berikut jadwal yang harus diperhatikan:

- 21 November 2026: batas akhir penetapan UMP.

- 25 November 2026: batas akhir penetapan UMK.

- Lima hari setelah penetapan UMP: batas akhir penetapan UMSP.

- Lima hari setelah penetapan UMK: batas akhir penetapan UMSK.

Yassierli meminta seluruh gubernur mematuhi jadwal tersebut dan berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di wilayah masing-masing agar proses penetapan berjalan sesuai ketentuan.

“Kami berharap seluruh gubernur dapat memperhatikan pedoman dan jadwal penetapan tersebut, serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, proses penetapan upah minimum tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Seluruh Upah Minimum 2027 yang ditetapkan gubernur, meliputi UMP, UMK, UMSP, dan UMSK, dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Adapun ketentuan pengupahan bagi usaha mikro dan kecil berbeda dari mekanisme upah minimum pada umumnya. Besaran upah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja/buruh, dengan ketentuan paling rendah sebesar 50 persen dari upah minimum yang berlaku.

(Kemnaker/JDIH-Setneg/Katadata/hm27)