Aturan Baru Polri Jelang Sidang Etik Listyo Sigit: Jenderal Kini Bisa Diadili Majelis Berpangkat Lebih Rendah

Suasana ruang sidang etik Polri di Jakarta yang memperlihatkan jajaran majelis hakim sidang mendengarkan keterangan. (foto ilustrasi:gemini/mistar)
Pematangsiantar, MISTAR.ID (20/11/2026) — Polri mengubah aturan sidang Kode Etik Profesi Polri (KKEP) menjelang rencana pemeriksaan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Perubahan paling mencolok memungkinkan anggota majelis sidang etik memiliki pangkat hingga dua tingkat lebih rendah daripada personel yang diperiksa.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Kapolri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Aturan baru yang diterbitkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto itu diundangkan di Jakarta pada 16 November 2026 dan tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 799.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan bahwa rencana sidang etik Listyo Sigit menjadi salah satu pertimbangan perubahan regulasi tersebut.
Sembilan Perubahan dalam Aturan Baru Polri
Perpol Nomor 4 Tahun 2026 memuat sembilan perubahan dan penambahan ketentuan dalam mekanisme penegakan kode etik Polri.
Pertama, hak mengajukan banding kini dibatasi hanya untuk anggota Polri yang dinyatakan melanggar. Sebelumnya, hak tersebut juga dapat diajukan oleh pasangan, anak, dan orang tua pelanggar.
Kedua, hasil audit investigasi wajib ditindaklanjuti melalui gelar perkara dengan melibatkan fungsi pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta Profesi dan Pengamanan (Propam).
Ketiga, batas waktu penyampaian surat panggilan pemeriksaan berubah dari paling lambat tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender sebelum pemeriksaan.
Keempat, persyaratan pangkat anggota majelis KKEP dilonggarkan. Jika sebelumnya harus sama atau lebih tinggi daripada pangkat terduga pelanggar, kini anggota majelis boleh berpangkat hingga dua tingkat lebih rendah.
Kelima, sidang etik tidak lagi harus selalu dihadiri secara langsung oleh terduga pelanggar. Kehadiran melalui media elektronik diperbolehkan atas persetujuan Ketua KKEP.
Keenam, ketentuan pangkat yang lebih fleksibel juga berlaku bagi majelis KKEP Banding. Anggotanya dapat berpangkat sama, lebih tinggi, atau maksimal dua tingkat di bawah pangkat pelanggar.
Ketujuh dan kedelapan, batas waktu penempatan di tempat khusus (Patsus) disesuaikan. Ketentuan dalam Pasal 98 dan Pasal 109 berubah dari paling lama 30 hari kerja menjadi 20 hari kalender.
Kesembilan, persyaratan pengunduran diri bagi anggota yang menghadapi ancaman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) diperjelas. Anggota yang melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.
Pangkat Majelis Jadi Sorotan dalam Sidang Etik Listyo Sigit
Dari sembilan perubahan tersebut, ketentuan mengenai kepangkatan majelis KKEP menjadi yang paling disorot karena berkaitan langsung dengan rencana pemeriksaan Listyo Sigit.
Dalam aturan sebelumnya, anggota majelis harus memiliki pangkat setara atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar. Persyaratan ini membatasi komposisi majelis ketika personel yang diperiksa memiliki pangkat tinggi.
Melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026, persyaratan tersebut diperlonggar. Personel yang pangkatnya satu hingga dua tingkat lebih rendah kini dapat menjadi anggota majelis pemeriksa maupun majelis banding.
Perubahan ini membuka ruang bagi Polri untuk membentuk majelis etik yang dapat memeriksa personel berpangkat tinggi tanpa harus seluruh anggotanya memiliki pangkat setara atau lebih tinggi.
Meski demikian, perubahan aturan tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya upaya melindungi ataupun menjatuhkan Listyo Sigit. Ketentuan baru itu merupakan perubahan mekanisme penegakan kode etik yang perlu dilihat berdasarkan penerapan dan proses pemeriksaan selanjutnya.
Dengan berlakunya Perpol Nomor 4 Tahun 2026, ketentuan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 kini harus dibaca bersama perubahan terbaru tersebut.
(MediaHubPolri/CNN/detikNews/PerpolNo7Th2022/PerpolNo4Th2026/hm27)

