Jakarta, MISTAR.ID

Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sejumlah evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi tersebut mencakup tata kelola dapur, sistem insentif, pemanfaatan aset yang telah dibeli, hingga kemungkinan pengurangan penerima manfaat dari kalangan siswa SMA.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan langkah evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

1. Seluruh Dapur MBG Akan Diaudit

BGN akan memanfaatkan masa libur sekolah untuk menghentikan sementara penyaluran MBG sekaligus melakukan audit terhadap seluruh dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Arumsari, audit dilakukan untuk membenahi tata kelola, sumber daya manusia, serta sistem pendataan agar pelaksanaan program lebih tertata saat tahun ajaran baru dimulai.

“Selama masa libur sekolah kami akan setop sementara dan melakukan audit seluruh dapur agar ketika anak-anak kembali masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih baik dan rapi,” ujarnya usai rapat dengan Komisi IX DPR RI, Senin (15/6/2026), seperti dilansir dari CNN Indonesia.

Selain itu, BGN juga akan memperkuat koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyempurnakan basis data penerima manfaat.

2. Insentif SPPG Tidak Lagi Disamaratakan

BGN juga berencana mengevaluasi skema insentif bagi SPPG. Selama ini setiap dapur MBG menerima insentif sebesar Rp6 juta tanpa mempertimbangkan jumlah penerima manfaat.

Ke depan, besaran insentif akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat dan kinerja masing-masing SPPG.

“Kami akan menata ulang. Tidak semua SPPG menerima insentif yang sama karena jumlah penerima manfaatnya berbeda-beda,” kata Arumsari.

Menurutnya, evaluasi tersebut bertujuan memastikan setiap SPPG tidak hanya memenuhi target jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga menjaga kualitas dan keamanan pangan yang diberikan kepada penerima manfaat.

3. Motor Listrik dan Aset yang Sudah Dibeli Tetap Dimanfaatkan

BGN juga akan memaksimalkan penggunaan berbagai aset yang telah dibeli pada tahun anggaran 2025, termasuk motor listrik, perangkat teknologi informasi, CCTV, dan peralatan lainnya.

Arumsari menegaskan seluruh barang yang telah dibeli menggunakan anggaran negara harus dimanfaatkan secara optimal sehingga tidak terjadi pemborosan.

Ia menyebut BGN akan melakukan penyisiran anggaran untuk 2026 dan tidak lagi mengalokasikan belanja yang memiliki fungsi serupa dengan aset yang sudah tersedia.

“Yang sudah dibeli dengan uang negara harus dimaksimalkan pemanfaatannya,” ujarnya.

4. Siswa SMA Berpotensi Tak Lagi Menerima MBG

Dalam evaluasi penerima manfaat, BGN juga membuka kemungkinan siswa SMA tidak lagi menjadi sasaran utama Program MBG pada 2027.

Arumsari mengatakan pihaknya tengah melakukan refocusing anggaran dan penerima manfaat berdasarkan rekomendasi sektor kesehatan. Fokus intervensi gizi dinilai lebih penting diberikan kepada ibu hamil, balita, dan kelompok usia yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.

Sebagai contoh, ia menilai siswa SMA dari keluarga mampu yang memiliki uang saku relatif besar tidak lagi menjadi prioritas penerima MBG.

“Misalnya untuk SMA mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG, apalagi sekolah yang siswanya memiliki uang saku Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per hari,” ujarnya.

Menurut Arumsari, langkah tersebut diperkirakan dapat mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat sehingga anggaran dapat difokuskan kepada kelompok yang lebih membutuhkan.

BGN saat ini tercatat memperoleh pagu indikatif sebesar Rp270 triliun untuk tahun 2027 yang ditujukan bagi 81,5 juta penerima manfaat. Namun angka tersebut masih akan disesuaikan melalui pembahasan bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas. (hm25)